DPRD Jogja Minta Event Wisata Digelar Rutin, Bukan Hanya di Destinasi Populer
DPRD Kota Jogja mendorong promosi dan event rutin di berbagai destinasi, termasuk kampung wisata, agar pengunjung tertarik tinggal lebih lama.
Ilustrasi pencoptan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024. - Antara
Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mencatat alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan mencapai ratusan. Satpol PP Bantul akan menindak APK tersebut mulai pekan depan.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Muhammad Rifki Nugroho menyampaikan ada ratusan APK yang tidak sesuai ketentuan. Dia menuturkan sebagian besar APK tersebut melanggar ketentuan pemasangan APK.
"Sebagian besar lebih ke tata cara pemasangan, misal di pasang di tiang listrik, di pohon, jadi tidak mandiri [pemasangan APK]," katanya, Kamis (24/10/2024).
Selain itu beberapa APK juga di pasangan di persimpangan dengan jarak kurang dari 15 meter untuk APK berukuran kecil, dan 25 meter untuk APK berukuran besar.
Kemudian, Bawaslu Bantul juga mendapat laporan beberapa warga yang keberatan dengan keberadaan APK yang dipasang di halaman warga tersebut.
"Ketika pemasangan [APK] di halaman rumah warga, harus ada izin pemilik," ujarnya.
Rifky menuturkan pihaknya telah memediasi konflik antar warga terkait pemasangan APK tersebut. Mekanisme penindakan APK yang lebih lama dibandingkan tahun lalu membuat pihaknya mengutamakan proses mediasi dan meminta tim pasangan calon bupati dan wabup untuk memperbaiki pemasangan APK tersebut.
Saat ini, menurut dia, Bawaslu Bantul mendapat dugaan pelanggaran APK dari pengawas tingkat kalurahan dan kapanewon.
Kemudian Bawaslu Bantul melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran tersebut selama tujuh hari. Kemudian, rekomendasi tersebut akan diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan penelaahan hukum selama tiga hari. Setelah itu, diserahkan ke KPU Bantul, kemudian Satpol PP Bantul untuk ditertibkan.
"Pelanggaran sampai Satpol PP [Bantul] turun [menertibkan] sangat panjang alurnya, kita koordinasi dengan Paslon untuk kita penertiban," katanya.
Kemudian, untuk APK yang telah diberikan rekomendasi untuk diperbaiki pemasangannya, namun pemasang APK tidak juga memperbaikinya maka akan ditertibkan pada Senin (28/10/2024).
BACA JUGA: KAI Daop 6 Jogja Tutup Pelintasan Sebidang di Sukoharjo untuk Keselamatan
"Penertiban hari pertama Senin [28/10/2024] di Piyungan, Banguntapan, dan Pleret, ada 424 [APK] yang kami rekomendasikan [untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki pemasang APK]," katanya.
Sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Bantul,Raden Jati Bayubroto menyampaikan pihaknya akan menindak APK yang tidak sesuai dengan Perbup Bantul No.46 tahun 2024 tentang pemasangan APK dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Jati menuturkan nantinya APK yang telah ditertibkan akan dimusanahkan beberapa hari kemudian. "Kami melepaskan dan memindah [APK], memudian setelah itu beberapa hari akan dimusnahkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kota Jogja mendorong promosi dan event rutin di berbagai destinasi, termasuk kampung wisata, agar pengunjung tertarik tinggal lebih lama.
Kerusuhan Prancis meluas setelah demonstrasi biaya hidup. Sekitar 2.400 orang ditangkap dan 1.000 polisi terluka, Macron serukan ketertiban.
BRIN mengkaji efektivitas es kering untuk menangani kabut asap karhutla melalui modifikasi cuaca dan pengamatan kondisi atmosfer.
Sebanyak 42 kampus Indonesia masuk THE WUR 2027. UI berada di kelompok peringkat 651–700 dunia. Simak daftar universitas dan metodologinya.
IDAI mengingatkan anak lebih rentan terdampak asap karhutla karena sistem pernapasan belum matang dan partikel PM2,5 berbahaya bagi paru-paru.
Polisi memburu WNA berinisial C yang diduga memerintahkan peredaran 400 unit etomidate senilai Rp2,8 miliar di kawasan PIK I, Jakarta Utara.