Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp26 Miliar untuk Program Makan Siang Gratis

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul akan mengalokasikan anggaran Rp26 miliar pada APBD 2025 untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis pada 2025.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan alokasi tersebut menjadi wajib, setelah Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15/2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

Putro mengaku meski belum ada formulasi teknis ihwal pelaksanaan makan siang gratis dalam Permendagri itu, Pemkab tetap harus mengalokasikan anggaran. Pemkab Gunungkidul juga telah mengikuti rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk membahas alokasi anggaran.

Dalam rakor itu, Dirjen Perbendaharaan menjelaskan pedoman alokasi anggaran mendasarkan pada pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota. Besaran PAD tiap kabupaten/kota juga menjadi penentu besaran alokasi. “Ada kategori kelasnya, seperti kelas rendah, sedang, tinggi. Gunungkidul masuk kelas sedang. Artinya, Pemkab Gunungkidul perlu mengalokasikan 7,75 persen dari PAD. Nah, setelah kami hitung sekitar Rp26 miliar itu,” kata Putro ditemui di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Kamis (31/10/2024).

Putro menerangkan pelaksanaan program makan siang gratis tersebut akan digelar di tingkat PAUD/TK, SD, dan SMP. BKAD akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dalam pelaksanaan program ini.

BACA JUGA: Program Makan Siang Gratis di Bantul, PT Sari Husada: Masih Dilakukan Evaluasi Internal

Lebih jauh, Putro mengaku belum ada indeks nominal makanan per anak. Begitupun petunjuk teknis juga belum ada. “Program in ikan mandat Pusat, jadi harus kami laksanakan. Kalau melihat kemampuan daerah, ya nanti kami jabarkan kebutuhannya; yang belum tuntas kami dahulukan dulu,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subariyanta telah menyampaikan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis ihwal pelaksanaan makan siang gratis tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul, Wahid Supriyadi mengatakan produk perikanan Gunungkidul dapat menjadi pilihan tepat untuk memasok kebutuhan ikan. “Kami masih menunggu konsep sarapan bergizi yang menggantikan makan siang gratis, sesuai dengan janji beliau [Presiden Prabowo] untuk mengutamakan sumber pangan lokal sekaligus memberdayakan warga lokal,” kata Wahid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.