DPRD Sleman Minta 114.000 UMKM Dipetakan Lebih Rinci
DPRD Sleman menilai pemetaan sekitar 114.000 UMKM belum optimal. Pemerintah diminta menyesuaikan pemberdayaan dengan persoalan tiap pelaku usaha.
Tanah Longsor - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul menyampaikan surat permohonan penetapan status siaga kebencanaan hidrometeorologi basah telah disampaikan ke Bagian Hukum Setda Gunungkidul untuk ditandatangani Pelaksana Tugas Bupati Gunungkidul.
Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul Nanang Irawanto mengaku belum mendapat surat tersebut. Hanya, penetapan status siaga kebencanaan hidrometeorologi basah berlaku pekan ini.
Setelah penetapan status siaga, BPBD akan secara langsung mengkoordinasi 88 kalurahan tanggap bencana di seluruh kapanewon di Gunungkidul. BPBD akan mengarahkan tiap kalurahan tanggap bencana (kaltana) untuk menyiapkan sukarelawan dan peralatan.
“Hampir sepekan ini ada laporan aktif dari kaltana melalui FPRB [Forum Pengurangan Risiko Bencana] terkait dengan kejadian bencana di masing-masing kalurahan,” ujarnya, Kamis (21/11/2024). Kejadian yang sudah ada yakni pagar sekolah dasar (SD) di Kapanewon Tanjungsari ambrol pada Rabu (20/11/2024) malam.
BACA JUGA: Hujan Membawa Perasaan Sedih Berulang, Ini Saran Psikolog
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono mengatakan curah hujan akan naik dan berada di puncaknya pada Februari 2024. Karena itu, dia mengimbau masyarakat agar waspada dengan mengupdate informasi BMKG dan BPBD.
Kerawanan musim hujan adalah bencana tanah longsor. BPBD sebenarnya telah memiliki 30 early warning system (EWS). Namun, tidak semua EWS berfungsi. Paling tidak hanya 60% EWS tanah longsor yang berfungsi baik.
Purwono menambahkan EWS tersebut mayoritas tersebar di zona utara yang rawan longsor, seperti Kapanewon Semin, Ngawen, Gedangsari dan Patuk. Selain itu, zona utara hanya di Kapanewon Purwosari yang memiliki EWS tanah longsor.
Guna mencegah terjadinya longsor, Purwono menyarankan agar masyarakat membersihkan drainase. Penyumbatan pada drainase akan membuat air meluap dan mengikis tanah/ membebani permukaan tanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman menilai pemetaan sekitar 114.000 UMKM belum optimal. Pemerintah diminta menyesuaikan pemberdayaan dengan persoalan tiap pelaku usaha.
Kota Magelang didorong menjadi percontohan integrasi CKG dan penanganan TBC untuk mempercepat penemuan serta pengobatan kasus.
Kelurahan Patangpuluhan melatih pengurus Bank Sampah mengolah galon bekas menjadi hiasan bunga bernilai guna dan ekonomi.
Dehidrasi dapat meningkatkan beban kerja jantung dan mengganggu fungsi ginjal. Kenali tanda kekurangan cairan dan cara mencegahnya.
DPRD DIY meresmikan Forum Parlemen Nyawiji untuk memperluas partisipasi warga dalam penyusunan kebijakan daerah.
KPK menyatakan pemanggilan Nusron Wahid dalam kasus dugaan korupsi ATR/BPN bergantung pada kebutuhan penyidikan.