Pilkada 2024, Bawaslu DIY Temukan Kekurangan Surat Suara di Beberapa TPS Ini

Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY menilai pelaksanaan Pilkada DIY 2024 secara umum berjalan lancar meskipun ada beberapa persoalan teknis di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidaktepatan jumlah surat suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Beruntung, hal tersebut dapat segera ditangani.

"Memang tidak ada Pilkada yang tanpa masalah, terutama soal surat suara yang tidak tepat jumlah. Tetapi masalah ini bisa kami atasi dengan koordinasi antar-TPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK]," ujar Ketua Bawaslu DIY, Mohamad Najib, Rabu (27/11/2024).

Najib mencontohkan, di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, proses pemungutan suara berjalan lancar meski ada kekurangan surat suara di beberapa TPS. "Kami sudah mengingatkan soal akurasi surat suara, dan meskipun ada kekurangan di beberapa TPS, kami segera mengatasi dengan distribusi dari TPS lain," ujar dia.

Sementara itu, anggota Bawaslu DIY, Umi Illiyina, melaporkan adanya beberapa catatan terkait dengan jumlah surat suara yang kurang atau lebih di beberapa kecamatan. "Di Gunungkidul, terdapat 59 kapanewon yang mengalami masalah kelebihan atau kekurangan surat suara, dengan selisih rata-rata satu atau kurang dari satu surat suara," ucap Umi.

BACA JUGA: Menjelang Pilkada, KPU Temanggung Bakar 780 Surat Suara Rusak

Di Bantul, Umi mencatat bahwa di beberapa TPS, seperti di Piyungan, terdapat kekurangan sekitar 100 surat suara, sedangkan di Sewon ada kelebihan lebih dari 100 surat suara. "Akan tetapi semuanya sudah ditindaklanjuti oleh KPU pada pukul 09.00 WIB pagi," ujarnya.

Di Sleman, Umi menyebutkan adanya kendala di beberapa TPS, seperti TPS 022 di Tridadi dan TPS 18 di Sleman yang memiliki masalah dalam distribusi surat suara. Di lapas Pakem, ditemukan kekurangan 9 surat suara, tetapi hal tersebut tidak mengganggu jalannya pemilihan.

Selain itu, Bawaslu DIY juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kesbangpol dan Kemendagri, untuk memastikan pengawasan yang maksimal. "Kami juga mencatat adanya penurunan partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pemilu. Misalnya dari DPT yang sekitar 400, hanya sekitar 140 yang hadir.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.