Siap-siap! Pemkab Sleman Buka Pendaftaran PPPK Gelombang Kedua

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman kembali membuka pendaftaran untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rencananya pendaftaran dibuka sejak 17 November hingga 31 Desember 2024.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Budi Pramono mengatakan, sesuai instruksi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), rekrutmen PPPK di 2024 terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama pendaftaran sudah dibuka pada 1-20 Oktober 2024 untuk pelamar prioritas guru, eks honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masuk database milik BKN.

Adapun gelombang kedua difokuskan untuk pegawai non-ASN yang aktif bekerja di lingkup pemkab, tapi tidak terdata dalam database di BKN dan lulusan Pendidikan profesi guru (PPG). Pendaftaran ini dibuka mulai 17 November hingga 31 Desember 2024.

“Sekarang masih berlangsung pendaftaran PPPK untuk gelombang kedua,” kata Pramono, sapaan akrabnya, Minggu (1/12/2024).

Dia menjelaskan, untuk pengumuman pendaftaran sudah diunggah di laman resmi milik BKPP maupun Pemkab Sleman. “Semua sudah diumumkan mulai dari syarat untuk pendaftaran, tahapan penerimaan hingga besaran gaji yang diterima di tiap bulannya,” katanya.

Disinggung tentang formasi PPPK untuk gelombang kedua, Pramono mengakui secara total di tahun ini ada lowongan sebanyak 598 formasi. Jumlah terdiri dari jabatan fungsional  teknis sebanyak 459 formasi, jabatan fungsional guru ada 103 formasi dan tenaga kesehatan sebanyak 28 formasi.

Meski demikian, ia mengakui untuk alokasi kuota di penermiaan gelombang kedua masih menunggu ketentuan dari panselnas. Pasalnya, saat sekarang juga masih berlangsung tahapan seleksi untuk gelombang pertama."

Untuk penerimaan tahap dua, mengikuto kuota yang tahap pertama. Tapi, kepastian juga masih menunggu kebijakan panselnas,” katanya.

Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan, di tahun ini ada tambahan pegawai melalui rekrutmen CPNS dan PPPK. Ia meminta kepada Masyarakat untuk berhati-hati adanya modus penipuan berkedok penerimaan pegawai. Biasanya, sambung dia, cara ini dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab dengan dalih bisa memuluskan dalam seleksi, tapi meminta imbalan tertentu.

Susmiarto menegaskan, proses tahapan seleksi langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, proses seleksi sangat bergantung dengan kemampuan masing-masing peserta.

“Tidak ada yang bisa membantu atau titip-titipan untuk lolos jadi CPNS atau PPPK. Wong saat keluar tes sudah bisa diketahui hasilnya. Jadi, kalau ada iming-iming akan membantu jelas penipuan,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.