DAK dan DAU Infrastruktur Dipangkas Rp21,5 Miliar, Bupati Bantul: Kami Gunakan PAD

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku tidak mempermasalahkan terkait dengan keputusan dari Pemerintah Pusat yang mencoret Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur senilai Rp21,5 miliar pada transfer dana pusat ke pemerintah daerah pada APBD 2025.

Bupati Halim juga telah melakukan antisipasi dengan adanya pencoretan DAK dan DAU infrastruktur yang akan berdampak pada pembangunan di Bumi Projotamansari.

"Kami akan mengkonsentrasikan pendapatan asli daerah (PAD) Rp762 miliar untuk perbaikan infrastruktur," kata Halim ditemui di Canden, Jetis, Jogja, Jumat (7/2/2025).

Menurut Halim dengan adanya keputusan dari Pemerintah Pusat yang mencoret Rp21,5 miliar dari DAK dan DAU infrastruktur, membuat Pemkab Bantul harus memilih prioritas mana yang harus didahulukan. Pilihan yang diambil oleh Pemkab Bantul saat ini adalah perbaikan infrastruktur meskipun pendanaannya menggunakan PAD.

"Kami memilih mendahulukan infrastruktur termasuk jalan, jembatan, sekolahan,sarana- prasarana pendidikan dan kesehatan. Serta saluran irigasi," ungkap Halim.

BACA JUGA: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga Enam Meter di Selatan Jawa 7-10 Februari 2025

Pada APBD 2025, Pemkab Bantul telah menetapkan, jumlah pendapatan Bantul sebanyak Rp2,5 triliun. Dari jumlah tersebut, dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,55 triliun, pendapatan asli daerah Rp762,3 miliar, dan sisanya pendapatan transfer antar daerah.

Sementara pada 2024, realisasi DAK yang didapatkan oleh Bantul adalah senilai Rp453,3 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari DAK fisik senilai Rp125 miliar, dan DAK non-fisik senilai Rp328, 3 miliar. Sedangkan untuk total DAU yang diterima pada 2024 mencapai Rp1 miliar.

Karena, adanya pengurangan DAU utamanya di sektor infrastruktur utamanya untuk urusan irigasi pada 2025 yang mencapai Rp15 miliar, ungkap Halim, maka mau tidak mau pihaknya akan menambal kekurangan yang ada dengan menggunakan PAD APBD 2025.

"Rp15 miliar itu kan dari DAU infrastruktur, nanti kami ganti dari PAD. Jadi, jangan sampai infrastruktur terganggu. Dalam kondisi apapun kami harus gunakan PAD kami," jelasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Trisna Manurung mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan kepastian besaran pengurangan dana transfer dana dari pusat ke daerah melalui DAK dan DAU infrastruktur, pada zoom meeting yang digelar bersama pemerintah pusat, Kamis (6/2/2025).

"Total pengurangan DAK fisik dan DAU infrastruktur senilai Rp21,5 miliar. Itu terdiri DAK fisik senilai Rp5,5 miliar, sisanya Rp16 miliar untuk DAU infrastruktur," kata Trisna.

Selain adanya pemotongan DAK dan DAU, sampai saat ini Trisna masih menunggu surat dari Menteri Keuangan terkait dengan tindak lanjut efisiensi anggaran berupa alat tulis kantor, hingga perjalanan dinas. Pasalnya, tindak lanjut efisiensi anggaran untuk Pemerintah Kabupaten belum ada payung hukumnya. Sebab, keberadaan Inpes No.1/2025 hanya mengatur efisiensi di tingkat kementerian.

"Kami masih menunggu SE dan juga PMK [Peraturan Menteri Keuangan] untuk pelaksanaannya. Kan nanti ada kejelasan berapa persen untuk rasionalisasi kegiatan," ungkapnya.

Terkait dengan pengurangan dan pencairan DAU, Trisna mengungkapkan, hal ini berbeda dengan DAK. Di mana untuk DAK telah ada petunjuk penjelasan dan teknisnya, sedangkan untuk DAU, Pemkab Bantul harus melakukan konsultasi dan pencocokan kegiatan untuk pencairannya dengan Kementerian Keuangan.

"Hal ini berbeda dengan anggaran Rp17 miliar yang masuk DIPA untuk perluasan Jalan Bantul. Nah, kalau hilang dan tidaknya anggaran Rp17 miliar itu silakan tanyakan ke Kementerian PU karena DIPA ada di mereka," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.