Wamendagri Sebut Kepala Daerah Akan Ikut Pembekalan di Magelang Setelah Dilantik 20 Februari 2025

Harianjogja.com, JOGJA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa sebanyak 505 kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden. Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Magelang hingga 28 Februari.

"Pelantikan kepala daerah direncanakan pada 20 Februari di Jakarta, melibatkan 505 gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka akan dilantik langsung oleh Presiden," ujar Bima Arya ditemui di Gedung Agung Jogja, Minggu (9/2/2025). 

Setelah pelantikan, para kepala daerah akan bertolak ke Magelang pada 21 Februari untuk mengikuti pembekalan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Menurut Bima Arya, pemilihan Magelang sebagai lokasi pembekalan bukan tanpa alasan.

"Presiden telah menyiapkan tempat pembekalan bagi para pimpinan, mengikuti pola yang sudah diterapkan sebelumnya untuk Kabinet Merah Putih. Hal ini lebih efektif dan efisien dibandingkan mencari tempat baru yang akan memerlukan anggaran tambahan," jelasnya.

Terkait keberangkatan kepala daerah ke Magelang, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa opsi. Salah satunya adalah mengumpulkan mereka terlebih dahulu di Jogja sebelum bersama-sama menuju lokasi pembekalan.

"Ada beberapa opsi, salah satunya kepala daerah berkumpul lebih dulu di Jogja, mungkin di Istana Kepresidenan Gedung Agung, sebelum sama-sama berangkat ke Magelang menggunakan bus," ungkap Bima Arya.

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran: Pemda DIY Hanya Tanggung Ongkos untuk Pelantikan Kepala Daerah, Penginapan Ditanggung Sendiri

Namun, opsi lainnya adalah para kepala daerah langsung bertolak ke Magelang tanpa singgah di Jogja. Keputusan akhir akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Jakarta.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dipastikan tidak akan ikut dalam pembekalan tersebut karena masa jabatannya masih berjalan hingga 2027. Namun, Bima Arya berharap Sultan dapat turut hadir dalam pertemuan para kepala daerah di Jogja jika opsi tersebut dipilih.

Dalam pembekalan di Magelang, para kepala daerah akan mendapatkan materi terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, strategi pembangunan, serta arahan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Selain itu, pembekalan juga akan menyoroti pentingnya efisiensi anggaran daerah.

"Materi pertama adalah soal tupoksi kepala daerah. Kedua, ada arahan dari menteri terkait Asta Cita. Ketiga, ada pembekalan dari Lemhannas. Dan tentu saja, efisiensi anggaran menjadi salah satu poin utama," papar Bima Arya.

Pemerintah pusat akan memastikan agar pemerintah daerah memahami pentingnya efisiensi anggaran dan menerapkannya secara teknis. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan turut memberikan pembekalan agar pemahaman kepala daerah terhadap kebijakan ini selaras.

"Kami sedang menyusun Surat Edaran (SE) sebagai panduan bagi kepala daerah dalam melakukan efisiensi anggaran di daerah masing-masing," tambahnya.

Guna memastikan kenyamanan para kepala daerah selama pembekalan, Bima Arya juga akan meninjau langsung fasilitas di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pemerintah ingin memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk kondisi tenda dan saluran air di lokasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.