Efesiensi Anggaran, Semua Kegiatan Seminar dan FGD di Lingkungan Pemkab Bantul Dibekukan

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan kebijakan untuk menahan sementara semua kegiatan baik seminar, forum grup discussion (FGD) hingga lelang proyek menyusul adanya Inpres No.1/2025.

Hal itu dilakukan oleh Pemkab Bantul sembari menunggu adanya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan item dan besaran pengurangan dana untuk kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bantul.

BACA JUGA: Ada Inpres No.1/2025, Pemkab Bantul Pastikan Tidak akan Ada Pengurangan Pegawai Honorer

"Anggaran seperti untuk seminar itu masih ada. Tapi kami telah minta kepada OPD untuk freeze [dibekukan] dan tidak dilakukan, sampai ada surat dari pemerintah pusat," kata Sekda Bantul Agus Budiraharja, Rabu (12/2/2025) di ruang kerjanya.

Agus menambahkan, sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu kejelasan terkait item dan prosentase anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan OPD. Sebab sampai saat ini belum ada surat dari pemerintah pusat terkait refocusing kegiatan yang dilakukan oleh OPD.

"Sampai saat ini kami belum menerima, jadi kami masih menunggu," ungkapnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Kurniantoro menyatakan sampai saat ini belum melakukan pemangkasan terhadap kegiatan seminar dan forum grup discussion (FGD).

Diakuinya ada surat yang dikeluarkan oleh Pemkab Bantul agar kegiatan tersebut sementara ditahan dulu sampai muncul petunjuk teknis terkait refocusing anggaran di masing-masing OPD.

"Kami menunggu saja instruksi dari Pemkab. Kami juga belum bisa memberikan gambaran terkait nanti pengurangan anggaran yang ada di tempat kami. Nanti kami tinggal sesuaikan saja," jelasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Trisna Manurung menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan item dan besaran pengurangan dana untuk kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dari pemerintah pusat.

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Layanan Mitigasi Bencana di DIY

Meskipun diakui oleh Trisna, pihaknya telah mempersiapkan terkait apa saja nantinya yang akan direfocusing dari kegiatan yang dilakukan oleh OPD.

"Tapi, kan kami masih menunggu legalitasnya. Apakah akan sama dengan KMK [Keputusan Menteri Keuangan] terkait 16 item yang harus dilakukan, atau seperti apa, kami masih menunggu," ucap Trisna. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.