GKR Hemas: Daycare Wajib Berizin, Orang Tua Diminta Aktif Awasi
GKR Hemas dsoroti daycare ilegal di Jogja, tekankan izin dan pengawasan usai kasus kekerasan anak.
Sukatani dalam salah satu penampilan mereka./ist instagram sukatani
Harianjogja.com, JOGJA—Pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi kembali terjadi. Kasus pembredelan karya lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar” yang diciptakan oleh band post-punk Sukatani harus diusut tuntas.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta mendesak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memecat anggota polisi yang terlibat kasus intimidasi terhadap personel Band Sukatani. Kasus yang menimpa Sukatani ini membuktikan bahwa pemberangusan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi masih saja terulang di era demokrasi.
Ketua AJI Yogyakarta, Januardi Husin, menjelaskan kritik tajam dalam bentuk apa pun semestinya direspons sebagai evaluasi untuk membenahi institusi Polri. “Bukan malah justru melakukan tindakan represif, memperkusi karya-karya seni secara sistematis, maupun memberangus suara kritis,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).
BACA JUGA: Diskusi Hasil Riset AJI Yogyakarta: Politik Identitas Tetap Harus Diwaspadai
Menurutnya, pembredelan atau pelarangan karya seni seperti ini merupakan praktik otoriter yang tidak boleh terjadi lagi. “Ruang publik harus terbebas dari represi, intervensi, intimidasi, maupun kriminalisasi oleh aparat maupun negara,” tegasnya.
Negara wajib melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 Konvesi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang (UU) No. 12/2005 dan Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meski Kapolri telah menyatakan bahwa kepolisian tidak anti kritik dan menerima kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Termasuk telah memeriksa sebanyak enam anggota Polri dari Subdit I Ditressiber Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi terhadap personel Band Sukatani.
Sayangnya, kasus tersebut tidak selesai sampai di sini. Vokalis Sukatani yang tercatat sebagai guru di salah satu sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah, dipecat dari tempat mengajar. “Apabila tidak mendapatkan perhatian serius, kasus itu menjadi preseden buruk yang mencederai demokrasi,” ungkapnya.
AJI Yogyakarta menyatakan pernyataan sikap, pertama, mengecam keras pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kedua, mendesak Kapolri untuk mengusut kasus intimidasi terhadap personel band Sukatani hingga tuntas.
Ketiga, mendesak Kapolri memecat anggota polisi yang terlibat dalam kasus intimidasi personel band Sukatani. Ketiga, mengajak jurnalis, seniman, akademisi, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama melawan segala bentuk upaya pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
GKR Hemas dsoroti daycare ilegal di Jogja, tekankan izin dan pengawasan usai kasus kekerasan anak.
Polisi mengungkap motif perusakan bendera Merah Putih di Bantul dan palang pintu KA di Sleman yang dilakukan S (24).
Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak naik pada 2026. Pemerintah juga menyiapkan pembatasan konsumsi bagi masyarakat desil 9-10.
Pemkab Temanggung mulai menyalurkan Balinkes bagi warga kurang mampu. Bantuan maksimal Rp2,4 juta setahun untuk layanan kesehatan.
Perum BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta secara resmi membuka penyaluran Program Bantuan Pangan (Banpang) Beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September
DPRD Sleman menargetkan penghasilan PPPK, termasuk paruh waktu, dapat mencapai UMR pada 2027. Sebagian tenaga pendidik masih di bawah UMK.