35% Jaringan Irigasi di Bantul Masih Tanah, DKPP Bantul Berharap Pemerintah Pusat Alokasikan Anggaran untuk Pembangketan

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul berharap agar pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk membangket 35% jaringan irigasi di wilayahnya. Pasalnya, apabila tidak dilakukan pembangketan, dikhawatirkan akan ada pendangkalan terhadap jaringan irigasi tersebut.

Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo mengatakan dari total 1,2 juta meter jaringan irigasi yang ada di Bumi Projotamansari, 35 persen belum dibangket. Jaringan irigasi tersebut tersebar di seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul.

"Kondisinya masih tanah, ada pendangkalan. Tanah [saat arus air deras] ambyar, akhirnya menutupi saluran, [kemudian] terjadi pendangkalan," kata Joko, dihubungi Minggu (9/3/2025). 

BACA JUGA: Bangket Longsor Timpa Dua Rumah di Bangunjiwo

Sejauh ini, Joko mengaku telah mengajukan permohonan pembangketan untuk 61 titik jaringan irigasi kepada pemerintah pusat melalui APBN 2025, pada Desember 2024. Apabila permohonan tersebut disetujui, diperkirakan pembangketan tersebut akan memenuhi 15% kebutuhan pembangketan jaringan irigasi. 

“Kita masih menunggu jaringan irigasi dari APBN. Saya tidak bisa matur dari pusat ada atau tidak [alokasi untuk pembangketan jaringan irigasi tahun ini],” katanya. 

Menurut Joko, saat ini kebutuhan pembangketan jaringan irigasi tersebut dirasa mendesak, lantaran pembangektan tersebut dapat mendukung produktivitas pertanian. DKPP Bantul juga bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) selaku penanggungjawab jaringan irigasi untuk pemeliharaan jaringan irigasi yang ada.

Ketika ada permasalahan dalam jaringan irigasi, seperti adanya pendangkalan, maka DKPP akan menyampaikan kepada BBWSO untuk ditangani. 

Kemudian, lanjut Joko, petani di Bantul juga memiliki kebiasaan untuk melakukan angkat walet atau pembersihan jaringan irigasi saat memasuki musim tanam. Hal itu dilakukan secara rutin untuk memastikan air mengalir dengan lancar dari jaringan irigasi ke lahan persawahan petani. 

Dihubungi terpisah, Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Mahardi Badrun mengungkapkan lahan persawahan di kalurahannya seluas 35 hektare adalah lahan tadah hujan. Lahan tersebut diolah warga ketika musim hujan. Di sana, petani menanam padi selama satu kali setahun selama musim hujan. Selama musim penghujan, perengan lahan persawahan warga tersebut beberapa kali terkikis karena aliran air hujan.

“Ada banyak pekarangan sawah yang longsor. Dibutuhkan pembangketan lebih dari 50% lahan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.