DPRD Sleman Minta 114.000 UMKM Dipetakan Lebih Rinci
DPRD Sleman menilai pemetaan sekitar 114.000 UMKM belum optimal. Pemerintah diminta menyesuaikan pemberdayaan dengan persoalan tiap pelaku usaha.
Ilustrasi bangunan joglo.ist/dok.harianjogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Salah satu dukuh di Kapanewon Berbah, Sleman menjadi sasaran unjuk rasa pada Kamis (10/4/2025). Pasalnya, dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diberikan untuk membangun joglo sejak 2023 tidak kunjung terealisasi.
Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, mengatakan padukuhan yang berada di Kalurahan Tegaltirto, Berbah sempat mendapat dana CSR sebesar Rp100 juta pada 2023. Lebih dari setahun, dana yang akan digunakan untuk membangun joglo tak kunjung terealisasi.
BACA JUGA: Calon PPPK Guru di Sleman Meninggal Ditabrak Truk, Disdik Sleman Akan Beri Santunan
“Warga juga sempat menyampaikan aspirasi. Lurah juga telah merespon. Sebelum bulan puasa, Pemerintah Kalurahan telah membentuk tim pemeriksa dengan Ketua Carik,” kata Samsul ditemui di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sleman, Jumat (11/4/2025).
Samsul menjelaskan tim yang dibentuk tersebut telah mengumpulkan data dan informasi kepada sejumlah pihak, seperti pemberi perusahaan pemberi CSR, penyedia jasa, warga, dan dukuh.
Dia juga belum dapat menyampaikan apakah hal tersebut masuk sebagai penyelewengan penggunaan dana atatu tidak. Belum ada hasil apapun. Pekan depan, tim tersebut berencana melaporkan ke lurah.
“Lurah akan membuat kajian pasca hasil pemeriksaan tim terbit. Kalau sekarang ya belum dapat memutuskan apa-apa. Sanksi juga belum tahu seperti apa,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman menilai pemetaan sekitar 114.000 UMKM belum optimal. Pemerintah diminta menyesuaikan pemberdayaan dengan persoalan tiap pelaku usaha.
Kelurahan Patangpuluhan melatih pengurus Bank Sampah mengolah galon bekas menjadi hiasan bunga bernilai guna dan ekonomi.
Dehidrasi dapat meningkatkan beban kerja jantung dan mengganggu fungsi ginjal. Kenali tanda kekurangan cairan dan cara mencegahnya.
DPRD DIY meresmikan Forum Parlemen Nyawiji untuk memperluas partisipasi warga dalam penyusunan kebijakan daerah.
KPK menyatakan pemanggilan Nusron Wahid dalam kasus dugaan korupsi ATR/BPN bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Nama di KTP salah ketik tidak selalu harus diperbaiki lewat pengadilan. Simak syarat, dokumen pembanding, dan cara mengurusnya di Dukcapil.