Pelaku Mafia Tanah dengan Korban Mbah Tupon dan Bryan Bayar BPHTB ke Pemkab Bantul

Harianjogja.com, BANTUL— Pemkab Bantul mengakui bahwa terduga pelaku mafia tanah dengan korban Mbah Tupon dan Bryan Manov Qrisna Huri, membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembayaan BPHTB ke Pemkab Bantul itu diduga dilakukan olen terduga pelaku mafia tanah untuk mengelabui petugas dan meyakinkan bahwa peralihan tanah baik milik Mbah Tupon dan Bryan tidak ada masalah.

"Perlu diketahui bahwa baik transaksi pemindahan nama dari Mbah Tupon ke yang lain, dari Mas Bryan ke yang lain, itu mereka juga bayar BPHTB," kata Bupati Bantul Abdul Halim di Rumah Dinas Bupati Bantul, Rabu (7/5/2025).

Halim menyatakan, petugas yang melayani pembayaran dan proses BPHTB juga diduga tidak mengetahui apabila peralihan tanah milik Mbah Tupon maupun Bryan ada masalah.

Sebab, petugas yang melayani pembayaran dan proses BPHTB juga tidak memiliki kewenangan memvalidasi berkas.

"Sertifikat ini sesungguhnya atas nama siapa? Wong yang bayar BPHTB itu kan banyak. Nah, jadi dua-duanya memang meyakinkan bahwa telah terjadi peralihan hak. Buktinya apa? Mereka bayar BPHTB," jelas Halim.

Atas fakta tersebut, Halim memastikan bahwa akta jual beli yang digunakan sebagai syarat pembayaran BPHTB Mbah Tupon dan Bryan dari terduga pelaku mafia tanah adalah palsu. Halim juga heran, kenapa sertifikat Mbah Tupon dan Bryan itu bisa demikian mudah beralih ke tangan orang lain.

"Apalagi untuk kasus Mas Bryan ini tanpa ada pembubuhan tanda tangan sekalipun," ucap Halim.

Halim mengakui kasus yang dialami oleh Bryan terhitung lebih ekstrem dibandingkan Mbah Tupon. Karena tidak ada satu pun tanda tangan keluarga Brian.

"Kok tiba-tiba sertifikat itu berubah nama. Ini lebih ekstrem lagi dibanding Mbah Tupon. Kalau Mbah Tupon kan jelas ya, Mbah Tupon itu diajak untuk tanda tangan. Cuma dia enggak bisa tulis, enggak bisa baca," kata Halim.

Diduga Ada Pemalsuan untuk Kasus Bryan

Oleh karena itu, Halim menduga ada kemungkinan pemalsuan tanda tangan saat proses peralihan tanah.

"Sudah ada penipuan, ada kemungkinan pemalsuan tanda tangan. Gimana bisa beralih kalau tidak ada pemalsuan? Akta jual beli kan butuh tanda tangan. Dan dalam akta apapun kan pasti diperlukan tanda tangan pemilik sertifikat. Nah, itu tidak pernah ada," tandas Halim.

Sehingga Halim menduga ada indikasi pelaku mafia tanah Mbah Tupon dan Bryan sama. Apalagi, berdasarkan  investigasi ditemukan nama-nama yang mirip.

"Apakah itu orangnya sama atau tidak?  ya masih terus didalami. Dan melihat fakta yang ada saya rasa perlu ada satgas, agar efektif ya dan mesti melibatkan kepolisian, kejaksaan, BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan BPKPAD," kata Halim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.