Iuran BPJamsostek Turun, Pekerja Pamsimas di Jogja Dapat JKK dan JKM
Pekerja Pamsimas 2026 di DIY mendapat perlindungan JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Iuran turun menjadi Rp8.400 per orang.
Foto ilustrasi siswa sekolah. - Foto dibuat oleh AI Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono berkunjung ke beberapa rumah calon siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna memastikan anak yang difasilitasi pemerintah melalui program tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.
"Perintah Bapak Presiden waktu sidang kabinet, meminta supaya anak-anak yang nanti menjadi siswa di Sekolah Rakyat itu betul-betul dari keluarga tidak mampu," kata Wamensos di sela mengunjungi calon siswa Sekolah Rakyat di Kecamatan Kasihan, Bantul, Sabtu (10/5/2025).
BACA JUGA: Menteri PU Targetkan 66 Sekolah rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Wamensos mengatakan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) di Kementerian Sosial (Kemensos), calon siswa Sekolah Rakyat itu masuk dalam desil satu dengan profil keluarga tidak mampu yang menempati rumah kurang layak.
"Kalau di DTSEN itu masuknya ke desil satu, profil keluarga setelah kita cek lapangan ke beberapa tempat, Gus Menteri ke Makassar, saya ke Jawa Tengah dan ke DIY, rata-rata bapak atau ibunya itu buruh, penghasilannya antara Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan," katanya.
Bahkan, katanya, salah satu keluarga calon siswa Sekolah Rakyat yang dikunjungi di Kecamatan Kasihan, Bantul dengan penghasilan sebesar itu harus menghidupi empat anak, dan salah satu orang tua.
"Artinya, kalau situasi ekonomi seperti itu, untuk menyekolahkan anak-anaknya kan berat, dari situlah kemudian Pak Presiden meminta supaya proses Sekolah Rakyat itu harus dibuka tahun ini," katanya.
Wamensos mengatakan hingga saat ini yang sudah existing untuk pendirian sekolah rakyat ada 53 lokasi, namun Kementerian Sosial sedang berupaya agar perintah Presiden Prabowo Subianto, pada tahun ini bisa 100 lokasi sekolah rakyat terpenuhi.
"Hari ini saya beserta tim Kemensos sudah melakukan ground check untuk calon sekolah, setelah di Kasihan, nanti kita ke Taman Siswa Yogyakarta, termasuk cek lapangan ke calon siswa, melihat profil keluarga seperti apa, anaknya seperti apa, termasuk profil seperti apa," katanya.
Dia mengatakan Presiden menekankan agar Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk keluarga atau calon siswa seperti Galuh dan Alvian, dua keluarga tidak mampu yang dikunjungi tim dari Kemensos pada kali ini.
"Jadi, memang diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, dan apa yang dilaporkan oleh tim Kemensos bekerja sama dengan Dinsos, apa yang dilaporkan ini betul, bahwa Galuh sebagai calon siswa menjadi prioritas di Sekolah Rakyat yang akan kita bangun," katanya.
Adapun ayah Alvian Setyo Nugroho, Ngadiman mengatakan anaknya memiliki keinginan untuk meneruskan ke sekolah jenjang berikutnya setelah lulus SMP pada tahun ini, namun karena kesulitan biaya, memilih melanjutkan ke Sekolah Rakyat program Kemensos.
"Anak saya mau lulus SMP tahun ini, dan kebetulan ada program Sekolah Rakyat, ini sangat membantu, karena ekonomi saya kurang. Terima kasih kepada pemerintah yang telah bantu kami," kata Ngadiman yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian tersebut.
Sedangkan Galuh, siswi kelas tiga SMP usai dikunjungi Wamensos mengaku senang sekaligus sedih bisa diikutkan dalam program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial, dan berharap cita-cita untuk menjadi pramugari nantinya bisa terwujud.
"Merasa senang dan sedih. Senangnya bisa dibantu pemerintah untuk sekolah, sedihnya besok tidak bisa satu rumah dengan ibu. Kalau cita-cita ingin jadi pramugari," kata Galuh, satu dari empat anak dari ibu yang bekerja sebagai buruh masak, dan ayahnya meninggal dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pekerja Pamsimas 2026 di DIY mendapat perlindungan JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Iuran turun menjadi Rp8.400 per orang.
BPKH mengajak generasi muda mulai merencanakan keuangan haji sejak dini sekaligus memanfaatkan platform digital untuk dakwah.
Zulhas memastikan manajer Kopdes yang ditempatkan jauh dari domisili akan disesuaikan ke koperasi terdekat setelah titik tersedia.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.