40 KDMP Sleman Beroperasi, 46 Koperasi Masih Hadapi Kendala

Harianjogja.com, SLEMAN—Sebanyak 40 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sleman telah beroperasi hingga September 2026. Di sisi lain, 46 KDMP lainnya masih dalam proses untuk menjalankan unit usaha.

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop-UKM) Kabupaten Sleman, Asih Kushartati mengatakan KDMP yang telah beroperasi sudah menghasilkan pendapatan melalui gerai yang dijalankan.

Sebagian besar unit usaha yang telah berjalan bergerak di sektor penjualan sembako dan pupuk. Menurut Asih, kedua jenis usaha tersebut memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap pendapatan KDMP yang telah beroperasi.

Dinkop-UKM Dampingi KDMP

Dinkop-UKM Sleman terus melakukan pendampingan terhadap KDMP yang masih menghadapi kendala dalam menjalankan operasional. Pendampingan tersebut dilakukan melalui lokakarya, pelatihan pengurus, hingga pendampingan manajemen koperasi.

Asih mengatakan lokakarya telah digelar sebanyak dua kali. Kegiatan pertama berlangsung pada Mei di Pamiranti Hall Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan lokakarya kedua digelar pada Agustus di Hotel Prima SR.

Selain kegiatan tersebut, pendampingan manajemen juga dilakukan hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2026. Hingga saat ini, sebanyak 86 KDMP di Sleman telah melaksanakan RAT pada 2026.

Salah satu KDMP yang telah mengakses pembiayaan adalah KDMP Tamanmartani. Koperasi tersebut tercatat memperoleh pembiayaan modal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp750 juta.

“Kami menggunakan sejumlah indikator untuk menilai kondisi KDMP, seperti aset, omzet, dan keseimbangan neraca keuangan,” kata Asih kepada Harianjogja.com, Selasa (29/9/2026).

Omzet dan SHU Belum Diketahui

Meski sebagian KDMP sudah beroperasi, data mengenai total omzet dan sisa hasil usaha (SHU) KDMP di Sleman belum dapat diketahui hingga Semester I 2026. Data tersebut baru dapat dilihat pada akhir tahun berjalan.

Sementara itu, mengenai potensi tumpang tindih kewenangan antara manajer dan pengurus KDMP, Asih mengatakan hingga kini belum ada manajer yang ditugaskan dalam struktur pengelolaan KDMP.

Kondisi tersebut membuat Dinkop-UKM Sleman belum menemukan persoalan terkait tumpang tindih kewenangan antara pengurus koperasi dan manajer di lapangan.

Sebelumnya, Ketua Pengurus KDMP Kepuharjo, Subagya, menyampaikan pengelolaan koperasi tersebut masih mandek. Salah satu kendalanya adalah ketiadaan gedung yang menjadi penunjang operasional koperasi.

Pembangunan gedung KDMP Kepuharjo juga belum dapat dilakukan karena kawasan tersebut masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) erupsi Gunung Merapi. Kondisi itu menjadi salah satu kendala dalam menjalankan operasional koperasi di wilayah tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.