Sekolah Rakyat Seyegan Terkendala Legalitas Lahan

Harianjogja.com, SLEMAN—Pembangunan Sekolah Rakyat di Margodadi, Kapanewon Seyegan, Sleman, belum memasuki tahap pembangunan fisik karena terkendala penyelesaian legalitas lahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman masih melengkapi persyaratan administrasi, terutama terkait status lahan yang akan digunakan untuk sekolah berasrama tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Wawan Widiantoro, mengatakan rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi kewenangan Pemkab Sleman masih berjalan. Namun, prosesnya masih berfokus pada pemenuhan persyaratan yang diminta pemerintah pusat.

“Kalau yang di provinsi prosesnya sudah masuk tahapan ketiga, sekarang ini. Kalau Sleman masih mempersiapkan persyaratan administrasinya, terutama terkait dengan status lahannya,” kata Wawan di Kantor Dinsos Sleman pada Selasa (3/11/2026).

Wawan menegaskan hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi mengenai pembatalan pembangunan Sekolah Rakyat di Seyegan. Pemkab Sleman masih berupaya menyelesaikan berbagai persyaratan agar rencana pembangunan tersebut dapat dilanjutkan.

Status Lahan Sekolah Rakyat Seyegan Masih Diurus
Menurut Wawan, penyelesaian status lahan membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Instansi yang terlibat antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Sosial.

Pemkab Sleman juga telah menyampaikan upaya penyelesaian persyaratan tersebut kepada Kantor Presiden. Wawan menyebut proses administrasi yang harus dipenuhi cukup ketat sehingga seluruh persyaratan harus dinyatakan lengkap.

“Persyaratannya cukup rumit dan berat. Di pusat juga sangat rigid. Kalau ada persyaratan yang kurang sedikit saja, belum bisa. Jadi harus clear and clean, itu yang sedang kita usahakan,” ujarnya.

Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Seyegan memiliki luas sekitar 5,1 hektare. Lokasinya berada di Margodadi, dengan sebagian area dimanfaatkan sebagai kebun dan terdapat bangunan kantor badan usaha milik desa.

Selain itu, lahan tersebut masih berkaitan dengan ketentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Karena itu, Pemkab Sleman masih mengupayakan penyelesaian status lahan bersama instansi terkait, termasuk dinas pertanahan dan tata ruang.

Wawan berharap proses tersebut bisa segera diselesaikan. Namun, realisasi pembangunan tetap menunggu terpenuhinya seluruh persyaratan legalitas lahan.

“Secepatnya kalau saya, tetapi menunggu persyaratannya selesai. Legalitasnya dulu,” katanya.

Sekolah Rakyat Seyegan Ditargetkan Tampung 2.000 Siswa
Sekolah Rakyat yang direncanakan di Seyegan akan berbentuk sekolah terpadu dengan sistem berasrama. Lembaga pendidikan tersebut akan mencakup jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Kapasitas yang ditargetkan mencapai sekitar 2.000 siswa. Wawan menyebut program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan persyaratan yang berlaku saat ini, calon siswa diprioritaskan berasal dari kelompok desil 1 dan 2. Kelompok tersebut menjadi sasaran penerima manfaat program Sekolah Rakyat.

Adapun pembangunan Sekolah Rakyat di Sleman, baik yang menjadi kewenangan kabupaten maupun provinsi, direncanakan sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah pusat. Pembiayaan tersebut mencakup desain hingga pembangunan sekolah.

Pemkab Sleman Sampaikan Dua Lokasi Sekolah Rakyat
Pemkab Sleman juga telah menyampaikan kepada pemerintah pusat mengenai dua lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sleman barat, yakni Moyudan dan Seyegan. Kedua lokasi tersebut berada relatif berdekatan.

Meski demikian, keputusan mengenai lokasi pembangunan tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat. Pemkab Sleman berharap proses administrasi dan legalitas lahan di Seyegan segera rampung sehingga pembangunan sekolah dapat direalisasikan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.