Pemkab Bantul Terima Hasil Evaluasi BPKP, Fokus pada 5 Sektor Perioritas

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul menerima hasil pemeriksaan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakila DIY tahun 2025. 

Kepala Perwakilan BPKP DIY, Setya Nugraha menyampaikan bahwa secara umum, capaian target tahun 2025 untuk lima sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Kelima sektor tersebut meliputi Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Penurunan Stunting, dan Pengembangan Pariwisata.

“Menurut evaluasi kami, dari sektor pengentasan kemiskinan di Kabupaten dapat dipetakan ke dalam pohon faktor, yaitu faktor-faktor yang mampu mengungkit ultimate outcome atau faktor penentu keberhasilan,” papar Setya dalam keterangannya dikutip dari laman Pemkab Bantul, Minggu (11/5/2025).

Meski demikian, BPKP merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bantul terus meningkatkan efektivitas perencanaan dengan memperluas intervensi terhadap faktor-faktor yang hingga saat ini belum sepenuhnya terjangkau oleh program-program pemerintah daerah.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan strategis ke depan. Setya juga mengingatkan agar kepala perangkat daerah lebih memperhatikan kesesuaian indikator dan target kinerja pada sektor masing-masing, khususnya dalam proses penandatanganan perjanjian kinerja.

“Hal ini penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja pembangunan daerah,” lanjutnya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan evaluasi dari BPKP ini penting sebagai lenadasan sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul bisa benar-benar efektif dan memberikan dampak perubahan yang nyata di masyarakat.

Menurutnya evaluasi terhadap perencanaan ini harus dilakukan untuk menguji bagaimana logical framework dari urutan visi dan misi sampai pada kegiatan logis, relevan dan mampu membawa outcome dan impact yang nyata.

BACA JUGA: Akhirnya Tanah Tutupan Jepang di Bantul Kini Sudah Bersertifikat

“Oleh karenanya, evaluasi BPKP seperti ini sesuatu yang bisa kami jadikan pegangan untuk membuat perencanaan dan penganggaran kedepannya,” terang Halim.

Ia juga meminta kepada para Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya agar dapat menyaring kegiatan-kegiatan yang lebih relevan. "Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mencapai target pembangunan daerah secara berkelanjutan," tandasnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.