Apel Akbar Perdana BAMUSKAL Bantul, Tegaskan Sinergi dan Bukan Oposisi Pemerintah Kalurahan

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) se-Kabupaten Bantul menggelar apel akbar pada Sabtu (17/5/2025) di lapangan Paseban.

Apel yang digelar perdana ini menandai langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Bamuskal dan pemerintah kalurahan, sekaligus menegaskan posisi mereka bukan sebagai oposisi, melainkan mitra strategis dalam pembangunan desa.

Ketua Paguyuban Bamuskal Amongkarso Bantul, Andy Sulistyo menyampaikan, apel besar ini merupakan momen penting untuk memperkenalkan peran dan identitas Bamuskal kepada masyarakat.

BACA JUGA: Buaya Muncul di Sungai Progo, Warga Triharjo Resah dan Minta Penanganan Serius

“Masih banyak yang belum paham apa itu Bamuskal. Kami ingin menunjukkan bahwa kami hadir sebagai mitra kalurahan, bukan sebagai penentang,” ujarnya.

Andy menekankan tiga fokus utama Bamuskal yakni regulasi, keuangan, dan pengawasan (kontroling). “Kami ingin menciptakan hubungan yang konstruktif dan membangun sinergi dalam membantu program-program kalurahan serta kebijakan pemerintah kabupaten,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa istilah Bamuskal hanya digunakan di Kabupaten Bantul karena kekhususan status keistimewaan Jogja. Di daerah lain, fungsi serupa dikenal dengan sebutan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

"Maka apel akbar ini diharapkan menjadi momentum bagi Bamuskal Bantul untuk menunjukkan kiprah lebih nyata sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta menjadi pilar penguat demokrasi di tingkat lokal," jelasnya. 

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi deklarasi Bamuskal sebagai mitra pemerintah. “Ini perkembangan bagus. Bamuskal menegaskan diri sebagai bagian dari pemerintahan kalurahan, bukan oposisi. Mereka memperkuat jalannya pemerintahan dari tingkat paling bawah,” kata Bupati.

Menurutnya, keberadaan Bamuskal sangat penting karena menjadi lembaga legislatif di tingkat kalurahan, yang bertugas mengawal program dan kinerja lurah agar tetap sejalan dengan aspirasi warga dan visi pembangunan.

“Kalau tidak ada kolaborasi antara Bamuskal dan lurah, pemerintahan kalurahan tidak akan berjalan efektif,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.