Bupati Bantul Minta Tenaga Kerja Terkena PHK Diserap dalam Program Padat Karya

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menyerap tenaga kerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam program padat karya.

Abdul Halim mengatakan kondisi politik global turut memengaruhi penurunan komoditas ekspor perusahaan di Bantul. Penurunan ini kemudian berdampak pada sejumlah industri sehingga terjadi PHK tenaga kerja.

“Barang-barang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat menjadi tidak kompetitif karena menjadi mahal di sana. (Misalnya) biasanya harga barang di Amerika cuma Rp1 juta, kalau tarif impornya 100 persen berarti (harganya) jadi Rp2 juta,” kata Abdul Halim Muslih, Jumat (23/5/2025).

 “Artinya barang dari Bantul kalah kompetitif dibanding barang barang lokal Amerika. Imbasnya langsung, seketika, itu menunjukkan bahwa interkoneksi antarnegara sudah tidak bisa dihindari.”

BACA JUGA: PT KAI Meminta Warga Lempuyangan Mengosongkan Rumah Sengketa Dalam Tujuh Hari

Menurut Abdul Halim proyek padat karya ini akan diutamakan untuk mempekerjakan korban PHK di Bantul. Abdul Halim juga meminta program ini tidak boleh ditujukan untuk pegawai pemerintah, maupun pensiunan TNI/Polri.

Bupati menjelaskan, program ini bersifat sementara agar tenaga kerja terdampak PHK mendapat pemasukan untuk sementara waktu, sembari menunggu pekerjaan tetap.

Sedangkan, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Bantul, Rina Dwi Kumaladewi menyebut belum menjalankan program ini karena baru mendapat instruksi hari ini.  “Nanti kami koordinasi secara internal dulu,” ujar Rina melalui pesan singkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.