Disdikpora Bantul Buka Posko Aduan SPMB 2025, Libatkan Dinsos dan Dukcapil

Harianjogja.com, BANTUL - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul membuka posko aduan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di kantor setempat. Layanan itu dibuka sejak 2 Juni lalu sampai berakhirnya masa SPMB untuk layanan pengaduan. 

Ketua Penyelenggara SPMB Kabupaten Bantul 2025, Titik Sunarti Widyaningsih menyatakan bahwa hingga kini belum ada aduan serius yang masuk ke posko tersebut.

“Selama pembukaan posko, baru ada orang tua dan calon murid yang datang untuk bertanya atau konsultasi terkait hal-hal yang belum dipahami. Belum ada masalah berarti,” ujarnya, Rabu (4/6/2025). 

Menurut Titik, sejauh ini proses SPMB untuk jenjang TK dan SD berjalan lancar, sebab semuanya serupa dengan tahun sebelumnya. “Biasanya memang tidak banyak kendala di tingkat ini. Yang biasanya agak repot itu di tingkat SMP, tapi tahapannya baru dimulai akhir bulan ini,” jelasnya.

Tahun ini, terdapat perbedaan mekanisme dengan penerapan sistem token untuk calon peserta SPMB SMP. Calon murid cukup mengajukan akun ke sekolah terdekat, dan seluruh proses pendaftaran hingga pemilihan sekolah dapat dilakukan secara daring. Bahkan perubahan pilihan sekolah atau jalur juga bisa dilakukan dari rumah.

“Kalau merasa tidak cocok atau terlempar dari pilihan awal, calon murid bisa langsung ubah pilihan secara online,” kata Titik.

BACA JUGA: Proses SPMB di Bantul Diklaim Berjalan Lancar, Berikut Tahap Pendaftarannya

Posko SPMB dijadwalkan buka dari 2 Juni hingga 5 Juli 2025, khusus jenjang SD. Sementara untuk proses verifikasi jenjang TK dan SD, berlangsung 2–4 Juni. Jalur afirmasi dan prestasi jenjang SMP dijadwalkan pada 23–25 Juni, sedangkan jalur domisili dan zonasi berlangsung 30 Juni hingga 2 Juli.

Posko layanan SPMB yang berada di kantor Disdikpora didukung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Sosial setempat. Kolaborasi ini untuk memfasilitasi verifikasi dokumen kependudukan dan keikutsertaan dalam program sosial seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Kami sudah ada data dari anak-anak yang masuk ke DTKS ke sistem. Namun jika ada data yang belum masuk, orang tua bisa konfirmasi langsung ke posko,” tambah Titik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.