Kemendagri Izinkan Pemda Rapat Di Hotel, PHRI: Tanpa Anggaran Hanya Omon-Omon

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengizinkan Pemerintah Daerah (Pemda) menggelar rapat di hotel. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyambut baik hal ini, namun dengan anggaran yang tetap dipotong, menurutnya Pemda akan tetap kesulitan mengadakan kegiatan di hotel.

Ketua PHRI DIY, Deddy Panowo, menjelaskan ia menyambut baik kebijakan ini, namun sayangnya anggaran Pemda masih dipotong. “Jadi pemda ada anggarannya ga? Kalau hanya omon-omon Kemendagri tapi pemda ga mampu menganggarkan karena anggarannya dipotong, hanya omon-omon,” katanya, Kamis (5/6/2025).

Meski demikian, dengan kebijakan ini menurutnya tetap memberi angin segar bagi industri perhotelan. “Mungkin Pemda bisa segera merealisasikan dengan bujet yang ada. Paling ga biisa menambah saturasai kami untuk bisa bertahan,” ujarnya.

Ia menegaskan PHRI DIY masih tetap mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. “Karena imbasnya sangat luar biasa. Bukan hanya PHRI, tapi juga Pemda agak kesulitan dalam menjalankan program. Dengan target yang sama tapi anggaran terbatas,” paparnya.

PHRI DIY juga terus menggencarkan promosi ke luar daerah untuk menggaet pengunjung. “Besok 9 Juni kami berangkat ke Malang, promosi ke pangsa pasar kita, baik dari Pemda Jawa Timur, Malang, DPRD dan pelaku travel agent,” ungkapnya.

BACA JUGA: Badai PHK Intai Industri Hotel di Jakata, PHRI DIY Komitmen Menghindari Pengurangan Karyawan

Plh Sekda DIY, Tri Saktiyana, menuturkan kebijakan Kemendagri ini kami merupakan peluang supaya DIY sebagai daerah tujuan konvensi bisa bergerak ekonominya. “Perhotelannya, restorannya, kalau konvensi jalan otomatis wisata akan jalan juga,” kata dia.

Pemda DIY pun juga akan menggelar kegiatan di hotel, disesuaikan dengan bujet dan efektifitas. “Untuk kegiatan yang perlu fasilitas hotel dan lebih efisien dengan hotel kita gunakan hotel. Belum tentu di kantor lebih murah dengan di hotel, dengan fasilitas yang sama,” katanya.

Kabupaten dan kota pun akan mempertimbangkan sendiri efektifitas kegiatan di kantor atau hotel. “Prinsipnya efisiensi dan efektivitas. Itu harus jalan. Mau di hotel atau kantor, asal lebih efektif dan efisien silakan. Tergantung acaranya. Selama ini di hotel masih ada, cuma dikurangi,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.