SPMB 2025, Banyak SMP Negeri di Bantul Kekurangan Siswa, Ternyata Sebagian karena ke Pondok Pesantren

Harianjogja.com, BANTUL—Sejumlah sekolah di Bantul dilaporkan kekurangan siswa pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Nugroho Eko Setyanto, menyebut penyebab utamanya adalah perpindahan calon siswa ke pondok pesantren setelah dinyatakan diterima di sekolah negeri.

"Yang kekurangan murid itu SMPN 2 Sanden dan SMPN 2 Kretek. Sanden kekurangan sekitar 20 siswa, sedangkan Kretek kurang enam. SD juga ada tapi datanya belum masuk. Kami sudah melakukan pemenuhan daya tampung tapi tetap tidak terpenuhi," ujar Nugroho, Jumat (11/7/2025).

Ia mengatakan, gejala ini bukan disebabkan oleh sistem baru SPMB yang menggunakan token untuk pendaftaran, melainkan lebih pada keputusan wali murid yang mengalihkan anaknya ke jalur pendidikan pesantren.

"Memang kemarin banyak yang sudah diterima tapi kemudian mundur dan pindah ke pondok pesantren," ungkapnya.

Kendati ada kekurangan siswa, Nugroho menilai situasi tersebut belum tergolong krisis bagi sekolah. "Kelihatannya kurangnya cuma sedikit-sedikit, jadi saya kira tidak masalah. Masih bisa ditangani," katanya. 

BACA JUGA: Lurah Srimulyo Membantah Tuduhan Korupsi Penyalahgunaan Tanah Kas Desa

Untuk tingkat SD, Nugroho menyatakan ada indikasi beberapa sekolah juga mengalami kekurangan murid, tetapi pihaknya masih menunggu laporan resmi dari masing-masing sekolah.

Di sisi lain, Nugroho menilai pelaksanaan SPMB 2025 secara umum berjalan cukup baik meski ada tantangan pada proses pembuatan token pendaftaran. 

"Tahun ini memang sistem token masih baru. Sosialisasi ke wali murid perlu ditingkatkan karena banyak yang belum paham atau kesulitan membuat token," ujarnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul, jumlah penduduk usia sekolah 7–15 tahun di wilayah tersebut mencapai 127.242 jiwa, terdiri dari 65.528 laki-laki dan 61.714 perempuan. 

Dengan angka tersebut, kebutuhan kursi di jenjang SD dan SMP dinilai masih mencukupi jika distribusi siswa merata. Namun realitanya, pilihan orang tua dan migrasi ke lembaga non-formal seperti pesantren tetap memengaruhi komposisi siswa di sekolah negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.