Komisi C DPRD Sleman Dorong Regulasi dan Konservasi untuk Hadapi Krisis Air Bersih

Harianjogja.com, SLEMAN–Potensi krisis air bersih mulai menghantui wilayah Kabupaten Sleman. Komisi C DPRD Sleman pun mengambil langkah tegas dengan mendorong pengetatan regulasi pembangunan, konservasi lingkungan, serta kolaborasi lintas sektor guna menyelamatkan sumber daya air sebelum terlambat.

Meskipun Sleman dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak sumber air, ancaman kekeringan dan pencemaran tidak bisa diabaikan. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman, Sugeng Riyanta, yang mengungkapkan bahwa banyak sumber air di Sleman tidak lagi memenuhi baku mutu kualitas air.

BACA JUGA: Perbup Pemberian Insentif Diyakini Jadi Solusi Mengatasi Problem Sampah di Sleman

“Pencemaran air di Sleman sebagian besar justru berasal dari aktivitas rumah tangga, bukan industri,” jelas Sugeng dalam talkshow Srawung Sleman bertema 'Mitigasi Air Bersih ' yang ditayangkan di YouTube SlemanTV, Senin (7/7/2025).

Ia juga menambahkan bahwa penurunan muka air tanah menjadi tantangan tersendiri, terutama saat musim kemarau tiba.

Lebih jauh, Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Makwan, menyoroti dampak lingkungan dari minimnya kawasan resapan air. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan kondisi saat ini.

“Hari ini air masih mengalir, tapi apakah 10 atau 15 tahun ke depan kita masih bisa menikmatinya? Semua bergantung pada bagaimana kita mengelolanya sekarang,” ujar Makwan.

Ia mencontohkan banjir di Kali Bedog dan Kali Boyong sebagai dampak hilangnya daya serap tanah. “Air langsung lari ke sungai tanpa sempat meresap. Ini pertanda ketidakseimbangan yang berbahaya,” tegasnya.

Peran Strategis

Menanggapi berbagai temuan dan peringatan tersebut, anggota Komisi C DPRD Sleman, Herman Budi, menilai perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap pembangunan perumahan yang dapat memperparah penurunan kualitas air.

"Saat saya masih menjabat lurah, saya terapkan aturan yang membatasi pembangunan perumahan besar, serta menjaga jarak ideal antara sumur dan septic tank. Prinsipnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas air tanah,” jelas Herman.

Ia menambahkan, krisis air merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan kerja sama lintas komisi dan lembaga. “Komisi C bersama Komisi A, Komisi D, dinas teknis, dan PDAM harus bersinergi untuk menyusun strategi jangka panjang yang menyeluruh,” imbuhnya.

Tak hanya dari sisi regulasi, Komisi C juga mendorong reboisasi di kawasan hulu. Banyak mata air yang tertutup akibat erupsi Merapi dan alih fungsi lahan, yang memperparah kondisi air di musim kering.

“Penghijauan kembali kawasan hulu adalah langkah krusial untuk mengembalikan fungsi hidrologis alam,” tegas Herman.

Sementara itu, anggota Komisi C lainnya, Chisya Ayu, menyoroti pentingnya pemanfaatan air hujan. Menurutnya, air hujan bisa menjadi alternatif sumber air bersih jika dikelola dengan baik.

“DLH sudah memulai dengan membangun Instalasi Penampungan Air Hujan (IPAH) dan sistem drainase ramah lingkungan di sejumlah titik. Tapi ini harus diperluas dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Chisya menambahkan bahwa perubahan kebijakan tidak akan cukup tanpa keterlibatan masyarakat. “Perlu edukasi yang masif agar warga paham pentingnya menjaga air, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Mulai dari perbaikan sanitasi hingga berhenti membuang limbah sembarangan,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.