Kasus Pungli Food Truck Bolosego di Alkid Jogja, Pakar Usulkan Bayar Parkir Pakai QRIS
Parkir wisata Jogja diusulkan terpusat lewat QRIS untuk mencegah pungli sekaligus memberi kepastian tarif bagi wisatawan.
Gedung DPRD DIY/Harian Jogja-Gigih M. Hanafi
Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY menyatakan komitmennya mendukung keberlanjutan pendidikan siswa Sekolah Rakyat, termasuk membuka akses beasiswa ke perguruan tinggi. Langkah ini dipandang sebagai bagian penting dari strategi memutus mata rantai kemiskinan.
BACA JUGA: DPRD DIY Dorong PDAB Tirtatama Jadi Penopang Ketahanan Air
Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai mengungkapkan, mengapresiasi proses pendidikan di Sekolah Rakyat. Menurutnya, pendekatan yang dijalankan sekolah ini tidak hanya menyentuh aspek akademik, tetapi juga menyentuh pembangunan karakter anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kami melihat secara langsung, luar biasa. DPRD DIY pasti ingin membantu. Nantinya kami akan berkomunikasi dengan perguruan tinggi di DIY agar bisa memberikan beasiswa atau bentuk kemudahan lain bagi lulusan Sekolah Rakyat ini,” ujarnya, dikutip Minggu (20/7/2025).
Anton menegaskan bahwa meskipun program Sekolah Rakyat telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat, DPRD tetap siap memberikan pendampingan dari sisi kebijakan maupun anggaran. Ia menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif penting dalam menjawab persoalan kemiskinan struktural melalui pendidikan.
“Kita ingin memutus mata rantai kemiskinan dengan Sekolah Rakyat. Pendidikan yang baik, tempat tidur yang baik, makanan yang baik, guru dan kepala sekolah terbaik. Itu semua sudah berjalan sesuai prosedur,” kata Anton.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan karakter melalui kedisiplinan di sekolah ini. Salah satu metode yang digunakan adalah latihan baris-berbaris yang kerap dianggap sebagai pendekatan militeristik.
“Dilatih baris-berbaris bukan berarti militer, tapi untuk melatih kognitif anak dalam mendengarkan arahan. Ini untuk membentuk kedisiplinan, bukan kekerasan. Harapannya anak-anak ini ketika kembali ke masyarakat bisa lebih tangguh, berkarakter, dan sukses,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa semua fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat sudah mencakup kebutuhan dasar siswa, sehingga orang tua tidak perlu lagi terbebani biaya pendidikan. Mulai dari makan, gizi, hingga pembelajaran telah ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD DIY, Imam Taufik, menilai program Sekolah Rakyat sebagai langkah awal yang sejalan dengan visi misi Presiden dalam memberantas kemiskinan melalui pendidikan. Ia berharap program ini tidak hanya berjalan baik dalam proses, tetapi juga menghasilkan lulusan yang mampu berkiprah lebih luas.
“Saya harap prosesnya bagus, dan output-nya juga bagus. Sebagian dari mereka nanti bisa masuk perguruan tinggi, jadi TNI, polisi, atau berkarya di bidang lain. Yang penting mereka punya bekal dari Sekolah Rakyat ini,” ungkap Imam.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap memberikan dukungan penuh baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran ketika program ini membutuhkan penguatan ke depan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar dampak Sekolah Rakyat benar-benar dirasakan masyarakat.
“Manakala pada saatnya dibutuhkan, baik dari segi kebijakan atau anggaran, kami siap mendukung secara penuh,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Parkir wisata Jogja diusulkan terpusat lewat QRIS untuk mencegah pungli sekaligus memberi kepastian tarif bagi wisatawan.
Jadwal SIM Keliling Kulonprogo hari ini 30 September 2026, lengkap dengan lokasi, jam pelayanan, syarat, dan ketentuan perpanjangan SIM.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 30 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan, kedatangan tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Dokter Yoga Yuniadi meluruskan anggapan obat hipertensi menyebabkan ginjal rusak dan menjelaskan pentingnya menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.