Kuota Transmigrasi Bantul Anjlok, 2026 Hanya Satu KK Diberangkatkan
Kuota transmigrasi Bantul 2026 turun drastis. Dari tiga KK pada tahun lalu, kini hanya satu KK yang mendapat kesempatan berangkat.
Minim Penerangan Jalan, Kawasan Sriharjo Bantul Rawan Kecelakaan
Petugas Dishub Bantul saat memasang LPJU di salah satu ruas jalan di wilayah setempat belum lama ini. Pada 2025, Pemkab Bantul menganggarkan pengadaan LPJU baru di 822 titik. Dokumentasi Istimewa
Harianjogja.com, BANTUL – Sejumlah ruas jalan provinsi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Bantul masih minim penerangan jalan umum (LPJU). Kondisi ini dikeluhkan warga karena kerap menimbulkan kerawanan kecelakaan, terutama saat malam hari.
Lurah Sriharjo, Titik Istiyawatun Khasanah mengatakan kekurangan LPJU terjadi di sejumlah titik, salah satunya ruas Barongan–Bibal, terutama antara Padukuhan Miri hingga Dogongan. “Di situ masih gelap, bahkan ada warga yang swadaya pasang lampu sendiri,” ujarnya, Sabtu (2/8/2025).
BACA JUGA: Diduga Sopir Mengantuk, Bus Tabrak Pohon hingga Tumbang di Klaten
Menurut Titik, area yang rawan gelap juga ditemukan di wilayah Jembatan Siluk, utara SMPN 2 Imogiri dan di Miri. “Beberapa titik memang sudah ada LPJU, seperti di Miri, tapi jumlahnya masih sangat kurang. Harapan kami, tahun 2026 ada penambahan LPJU,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi jalan yang gelap berdampak langsung pada keselamatan warga. “Sering terjadi kecelakaan, dan ini sudah kami sampaikan ke Dishub maupun anggota dewan. Tapi untuk tahun 2025, Sriharjo tidak masuk dalam plot pengadaan LPJU,” tambahnya.
Sementara, Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dishub Bantul, Agus Sutomo, mengaku belum menerima laporan rinci terkait minimnya LPJU di Sriharjo, khususnya di ruas jalan provinsi. “Mungkin karena itu masuk wilayah kewenangan provinsi. Kalau jalan kabupaten di Sriharjo, beberapa sudah terang, terutama lewat skema aspirasi DPRD,” jelasnya.
Agus menyebutkan bahwa pada tahun 2025 ini, total pengadaan LPJU di Bantul mencapai 822 titik, dengan target penyelesaian pada awal September. Penentuan titik prioritas berdasarkan data kecelakaan dari kepolisian, permohonan masyarakat, hingga pokok-pokok pikiran DPRD.
“Semua wilayah kami anggap prioritas karena menyangkut keselamatan. Namun tetap diukur dengan anggaran yang tersedia dan data lapangan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Abdul Hamied Razak
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
