Temui Sultan HB X, Fraksi Gerindra Siap Perjuangkan Danais ke Pusat

Harianjogja.com, JOGJA—Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY bersama jajaran pengurus DPD Gerindra DIY siap memperjuangkan alokasi dana keistimewaan (Danais) 2026 ke pemerintah Pusat.

Untuk memuluskan aspirasi masyarakat tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY bersama jajaran pengurus DPD Gerindra DIY menemui Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X, di Kraton Kilen, Jumat (22/8/2025) malam.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY Lisman Puja Kusuma menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus permohonan restu kepada Ngarsa Dalem selaku Raja Keraton Yogyakarta. Pertemuan tersebut yang berlangsung sekitar dua jam itu juga membahas aspirasi masyarakat terkait alokasi Danais.

BACA JUGA: Sultan HB X: Danais Bukan Kompensasi Politik

“Malam ini kami sowan Ngarsa Dalem dalam rangka sebagai perwakilan rakyat, memohon restu dan arahan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat perihal Danais ini ke pemerintah pusat,” ujar Puja dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan malam itu, Gerindra DIY menyampaikan komitmennya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai danais agar tetap memberikan manfaat optimal bagi warga Yogyakarta.

"Kami banyak berdiskusi mengenai manfaat dana keistimewaan bagi banyak masyarakat. Dan kami berkomitmen menyampaikan aspirasi masyarakat ini, ke pemerintah pusat. Harapannya, alokasi danais bisa kembali seperti semula, minimal Rp1,2 triliun," pungkasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD Gerindra DIY, RM Gustilantika Marrel Suryo Kusumo menekankan bahwa danais memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Gerindra DIY banyak menerima masukan dari masyarakat. Penerima manfaat danais sangat banyak, termasuk untuk ketahanan pangan melalui program seperti Lumbung Mataraman yang kini menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah anggota Fraksi Gerindra DPRD DIY, antara lain Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman, Nur Subiyantoro, Anton Prabu, dan Danang Wahyu Broto.

Gerindra DIY menegaskan bahwa perjuangan terkait Dana Keistimewaan bukan semata-mata soal anggaran, tetapi untuk memastikan keberlanjutan program-program keistimewaan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.