Belanja Publik Jadi Prioritas di Tengah Pemangkasan TKD

Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan bahwa pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu prioritas belanja publik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Bantul, Ari Budi Nugroho mengatakan, strategi utama pemerintah daerah adalah memastikan program pembangunan tetap berpihak langsung pada masyarakat. “Intinya, belanja publik ini harus terjaga. Karena itu yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Menurut Ari, meski TKD belum dipastikan besarannya, Pemkab sudah menyiapkan langkah antisipatif dengan penyesuaian skala prioritas. “Kami akan melakukan pemetaan, mana program yang bisa ditunda dan mana yang harus jalan. Namun belanja yang menyentuh masyarakat langsung, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, itu tetap menjadi pegangan utama,” jelasnya.

Ia menambahkan, skema perencanaan pembangunan daerahnya sudah berpijak pada visi-misi dan program unggulan Bupati. Karena itu, strategi pengelolaan anggaran diarahkan agar belanja lebih banyak dialokasikan ke kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik.

Ari menambahkan bahwa optimalisasi PAD juga menjadi strategi penting selain mengandalkan transfer pusat. “Ada dua hal, yaitu mencari peluang pendapatan baru dan mengintensifkan potensi yang sudah ada. Misalnya dari retribusi, bisa ditingkatkan lewat sistem pembayaran cashless agar lebih transparan dan akuntabel,” paparnya.

Optimalisasi PAD juga akan ditempuh melalui pendataan wajib pajak, pengawasan setoran, dan pemanfaatan teknologi layanan. “Kalau bicara objek, kami juga akan cari sumber-sumber baru yang memungkinkan dijadikan retribusi, tentu dengan memperhatikan regulasi,” imbuh Ari.

Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) 2026 di DPRD Bantul mengatakan, penyusunan anggaran masih menghadapi tantangan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer diproyeksikan mencapai Rp1,37 triliun atau 56,06% dari total pendapatan daerah.

BACA JUGA: Mini Market di Bantul Dibobol Pencuri

Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sebesar Rp771,02 miliar atau 35,99%, dengan pajak daerah sebagai penopang utama melalui kontribusi 52,94%. Total pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp2,142 triliun, turun 15,41% dibanding APBD 2025 karena belum memasukkan transfer pusat.

Dalam RAPBD 2026, belanja daerah diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Arah pembangunan daerah juga ditopang oleh pengembangan ekonomi unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan infrastruktur berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.