Kasus Ternak Mati Bertambah, Kompensasi Jadi Cara Tekan Brandu
Laporan ternak mati di Gunungkidul meningkat. Kompensasi jadi cara cegah praktik brandu dan penyebaran antraks.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemilihan lurah serentak di Kabupaten Gunungkidul akan digelar pada 2026 mendatang. Tercatat saat ini ada 31 kalurahan menggelar pemilihan untuk menentukan siapa lurah yang akan memimpin dalam rentang waktu delapan tahun ke depan.
Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarkat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Kriswantoro mengatakan, adanya perpanjangan masa jabatan lurah dari enam menjadi delapan tahun berdampak terhadap proses pemilihan di Gunungkidul. Seharusnya, pemilihan serentak dilaksanakan di 2024 lalu, tetapi karena adanya perpanjangan maka diundur hingga akhir 2026.
“Sudah kami persiapkan dan kemungkinan besar pilihan lurah serentak digelar pada November 2026 mendatang,” kata Kriswantoro, Minggu (5/10/2025).
Dia menjelaskan, total ada 31 kalurahan yang akan menyelenggarakan pemilihan serentak di tahun depan. Dari 30 kalurahan, seharusnya menyelenggarakan di 2024, namun karena adanya perpanjangan selama dua tahun, maka pelaksanaan disesuaikan dengan aturan Undang-Undang tentang Desa terbaru.
Adapun satu kalurahan, yakni Ngloro di Kapanewon Saptosari harus diikutkan dalam pemilihan serentak di tahun depan. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat, bahwa di kalurahan tersebut tidak ikut proses perpanjangan masa jabatan lurah sehingga diikutsertakan dalam pilihan serentak di tahun depan. “Makanya yang ikuti pemilihan lurah serentak di tahun depan ada 31 kalurahan,” kata Kris.
Disinggung mengenai anggaran pemilihan, ia mengakui pemkab menyediakan anggaran melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi kalurahan yang akan menyelenggarakan pilihan. Meski demikian, untuk besarannya masih dibahas dengan DPRD Gunungkidul.
“Sekarang masih dalam pembahasan Rancangan APBD 2026. Salah satunya membahas pagu anggaran untuk pelaksanaan pilihan lurah serentak di 31 kalurahan,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan mengatakan sudah ada koordinasi dengan pemkab berkaitan dengan rencana penyelenggaraan pilihan lurah serentak di 31 kalurahan. Hingga saat ini, masih dalam proses penyusunan anggaran untuk menyukseskan pesta demokrasi di tingkat kalurahan tersebut.
“Masih dibahas dan yang jelas anggota dewan juga siap untuk menyukseskan pilihan lurah serentak di tahun depan,” katanya.
Meski demikian, Gunawan tidak menampik masih ada kendala yang hingga sekarang belum ada solusinya. Di antaranya turunan dari Undang-Undang No.3/2024 tentang Desa belum turun.
“Rencananya ada revisi Perda tentang Lurah, tapi hingga sekarang Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari undang-undang belum turun. Jadi, sampai sekarang masih menunggu sebagai dasar revisi perda,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Laporan ternak mati di Gunungkidul meningkat. Kompensasi jadi cara cegah praktik brandu dan penyebaran antraks.
Prabowo menargetkan 30 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi pada Juli 2026 untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Prabowo siapkan satgas deregulasi untuk memangkas izin usaha yang dinilai terlalu lama demi memperkuat investasi di Indonesia.
BKPM menilai surat Kadin China di Indonesia sebagai masukan positif terkait tantangan iklim investasi dan hilirisasi di Indonesia.
Polisi memastikan kasus yang dikira klitih di Pengasih Kulonprogo ternyata duel remaja akibat masalah pribadi yang diduga terkait asmara.
Presiden Prabowo menyebut masih ada ribuan triliun kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik pencurian aset nasional.