PAD Wisata Gunungkidul 2025 Diprediksi Turun, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Gunungkidul tahun 2025 disnyalir bakal menurun dibanding tahun sebelumnya. Hingga September 2025, capaian PAD wisata baru menembus angka Rp20 miliar dari target Rp33,5 miliar, padahal pada 2024 lalu realisasi PAD wisata berhasil melampaui target yang mencapai Rp33,1 miliar dari target Rp29 miliar.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Gunungkidul, Supriyanta menjelaskan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab turunnya capaian PAD wisata tahun ini. Salah satunya adalah kebijakan larangan kegiatan karyawisata atau study tour di beberapa daerah yang berdampak langsung pada kunjungan wisata ke wilayah itu.

“Larangan study tour itu dampaknya cukup besar terhadap pergerakan wisatawan terutama dari rombongan pelajar,” ujar Supriyanta, Senin (20/10/2025).

Terkait rencana tahun depan, pihaknya bersama DPRD Gunungkidul masih membahas target PAD wisata 2026, yang hingga kini belum ditetapkan secara. Dalam rapat kerja terakhir bersama Komisi B DPRD, muncul dua wacana yakni DPRD mengusulkan target Rp40 miliar, sementara Dinas Pariwisata mengajukan Rp35 miliar.

“Pertimbangan kami mengusulkan Rp35 miliar karena realisasi PAD hingga September baru Rp20 miliar. Selain itu, belum ada destinasi baru yang signifikan, sementara wisatawan sekarang cenderung mencari hal yang baru,” jelas Supriyanta.

Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini juga menyoroti tren penurunan kunjungan wisata di sejumlah destinasi unggulan yang berdampak langsung terhadap penurunan PAD dari sektor retribusi wisata. “Sektor pariwisata selama ini menjadi salah satu tumpuan utama pendapatan daerah, sehingga ketika kunjungan lesu, otomatis target retribusi ikut tertekan,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang memengaruhi fenomena tersebut mulai dari larangan study tour, daya tarik destinasi yang mulai monoton, hingga pergeseran tren wisata masyarakat ke arah wisata buatan atau tematik. “Gunungkidul ini punya potensi luar biasa, tapi harus diakui, inovasi pengelolaan destinasi masih kurang agresif. Banyak objek wisata yang cenderung stagnan, padahal wisatawan sekarang mencari pengalaman baru, bukan sekadar pemandangan,” lanjut Endah.

Sebagai langkah perbaikan, DPRD merekomendasikan eksekutif agar melakukan rebranding destinasi dan memperkuat sinergi dengan pelaku wisata lokal, termasuk pengelola desa wisata. Selain itu, ia menilai pentingnya penerapan sistem digital dalam pengelolaan tiket dan promosi terpadu. “Ke depan, Pemkab perlu mendorong inovasi promosi berbasis digital, menghidupkan event-event unggulan di tiap kawasan, serta menata ulang sistem retribusi agar lebih efisien dan transparan. Jangan hanya mengandalkan kunjungan di musim libur panjang,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.