Bantul Kembangkan Komoditas Perkebunan di Imogiri hingga Pundong

Harianjogja.com, BANTUL– Pemkab Bantul mendorong pengembangan komoditas perkebunan di Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, dan Pundong untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan dan kesejahteraan petani.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa pengembangan komoditas perkebunan kini menjadi salah satu prioritas daerah. Sejumlah tanaman seperti kakao, kelapa kopyor, kelapa genjah, mete, hingga alpukat mulai diperkenalkan di berbagai wilayah, terutama di Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, dan Pundong.

“Kami sudah punya deal [persetujuan] sama Kementerian Pertanian akan membuka lahan untuk komoditas perkebunan secara besar-besaran,” ujar Halim seusai menghadiri acara Evaluasi Progres Pembangunan Pertanian di Hotel Ros In, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil guna memaksimalkan pemanfaatan lahan yang selama ini belum tergarap optimal. Pemerintah ingin memastikan tidak ada sebidang tanah di Bantul yang dibiarkan menganggur sehingga setiap lahan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Untuk mendukung perencanaan yang tepat, Pemkab Bantul bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Kajian dilakukan mulai dari pengukuran tingkat keasaman tanah (pH) hingga kecocokan antara jenis tanaman dengan karakteristik lahan di masing-masing daerah.

“Jadi kampus kami libatkan agar langkah yang dilakukan efektif dan dilandasi ilmu,” terang Halim.

Selain meningkatkan produktivitas, pengembangan komoditas perkebunan juga diharapkan membawa manfaat ekologis. Di daerah rawan bencana seperti Imogiri, penanaman tanaman perkebunan dapat membantu memperkuat struktur tanah dan menurunkan risiko longsor.

Halim menegaskan bahwa potensi alam Indonesia sebagai negara agraris harus terus dijaga dan dimanfaatkan. “Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara agraris yang dianugerahi kesuburan tanah dan iklim yang mendukung pertanian. Karena itu, meninggalkan sektor pertanian dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap potensi alam yang diberikan,” tegasnya.

Dari sisi kebijakan, pemerintah pusat maupun daerah disebut memiliki target pertumbuhan sektor pertanian yang cukup besar. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bantul memperkuat sisi hulu dengan menekan biaya produksi petani.

Bantuan diberikan dalam bentuk alat mesin pertanian (alsintan) seperti combine harvester, multifactor, traktor, hingga penyediaan benih dan pupuk bersubsidi. Pemerintah juga mengoptimalkan jaringan irigasi serta menyediakan listrik untuk pompa air guna mengurangi biaya operasional petani.

“Supaya biaya pertanian turun, pendapatan bersih petani menjadi lebih besar, kesejahteraannya meningkat,” ujarnya.

Halim menambahkan bahwa intervensi pemerintah pada sisi hilir, seperti pengaturan harga panen, tidak dapat dilakukan secara langsung. Karena itu, efisiensi produksi dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo, menyampaikan bahwa salah satu fokus pengembangan yang sedang berjalan adalah kelapa genjah.

“Kemarin kita menerima bantuan kelapa genjah 13.500 bibit untuk 123 hektare. Kemarin juga sudah kita meluncurkan hari Rabu,” katanya.

Joko menambahkan, pada tahun 2026 Pemkab Bantul berencana kembali mengajukan program pengembangan komoditas kakao, alpukat, dan mete. Upaya ini diharapkan semakin memperkuat sektor perkebunan sebagai penopang perekonomian daerah serta membuka peluang baru bagi petani lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.