Kasus KDRT Masih Mendominasi Meski Kekerasan di Sleman Turun
Kasus kekerasan di Sleman turun menjadi 286 pada 2025, namun KDRT masih mendominasi. Pemkab memperkuat pencegahan melalui keluarga dan RBI.
Satu Jeep Wisata sedang melintas ruas jalan di Kawasan Kaliurang, Kalurahan Umbuharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman, Senin (31/3/2025). Harian Jogja/ Andreas Yuda Pramono
Harianjogja.com, SLEMAN—Meski target retribusi pariwisata naik drastis, Dispar Sleman hadapi tantangan besar akibat anggaran terbatas untuk promosi dan event.
Kepala Dispar Sleman, Edy Winarya mengatakan, target retribusi pariwisata Sleman pada 2026 naik menjadi Rp5,2 miliar. Namun, Dispar menghadapi pemangkasan anggaran belanja. Kondisi ini membuat Dispar khawatir tidak mampu menggenjot kunjungan wisatawan. Meski begitu, Dispar akan mengupayakan segala cara untuk memenuhi target tersebut.
Ia mengungkapkan, target tersebut berasal dari retribusi destinasi wisata yang dikelola Dispar Sleman, antara lain retribusi rekreasi di Kawasan Wisata Kaliurang, Kaliadem, dan Bukit Klangon di Kalurahan Glagaharjo, Cangkringan.
Retribusi lain mencakup penggunaan barang milik daerah (BMD) seperti kios di Tlogoputri, dan retribusi masuk candi.
“Itu target kami, baru rencana dan masih bisa berubah,” kata Edy ditemui di kantornya, Senin (11/11/2025).
Kenaikan target retribusi tersebut nyatanya tidak beriringan dengan kenaikan anggaran belanja di Dispar. Sejumlah pentas rutin hingga dua event besar seperti Sleman Temple Run dan Tour de Merapi terancam dihapus.
Edy sempat bertemu dengan pelaku wisata dan usaha mikro kecil di Kawasan Wisata Kaliurang. Mereka khawatir jika tidak ada pentas rutin, angka kunjungan bisa turun. Padahal, mereka tetap harus membayar retribusi.
“Kami akan berusaha agar pentas rutin bisa digelar lebih sering. Jathilan dan campursari itu banyak penontonnya. Orang mau menonton, kan biasanya duduk di kios sambil jajan. Multiplier effect-nya ada,” katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispar Sleman, Irawati Palupi Dewi, mengatakan Dispar mendapat pagu belanja yang tertuang dalam RAPBD 2026 sebesar Rp16 miliar.
Dari total pagu belanja Rp16 miliar, hanya sekitar Rp4,5 miliar yang bisa digunakan secara bebas untuk kegiatan pengembangan. Sisanya terserap untuk biaya operasional dan gaji pegawai.
“Kami kena rasionalisasi 62 persen, tetapi Dispar sampai sekarang mentok bisa mengurangi 50,7 persen saja atau sekitar Rp2,2 miliar dari pagu bebas,” kata Irawati.
Di lain pihak, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Sleman, Kus Endarto, mengatakan Dispar akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target retribusi dari sektor pariwisata yang ditetapkan.
“Semoga ekonomi masyarakat semakin membaik, kunjungan wisatawan ke Provinsi DIY, khususnya di Kabupaten Sleman, lebih khusus lagi di destinasi yang dikelola Pemkab Sleman, dapat meningkat signifikan,” kata Kus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasus kekerasan di Sleman turun menjadi 286 pada 2025, namun KDRT masih mendominasi. Pemkab memperkuat pencegahan melalui keluarga dan RBI.
Mendagri Tito Karnavian menyebut aturan gaji kepala daerah yang berlaku sejak 2000 akan direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kinerja daerah.
Pemkot Jogja akan menertibkan plang Jalan Malioboro yang dipasang tanpa izin resmi. Plang dekorasi tetap diperbolehkan selama bukan berfungsi sebagai rambu ja
AS menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan Iran dan delapan kapal tanker terkait dugaan skema pemerasan kapal di Selat Hormuz.
Delegasi DUN Sabah mempelajari tata kelola Keistimewaan DIY dan Dana Keistimewaan sebagai rujukan kewenangan khusus pemerintahan daerah.
Panitia Jogja Halal Festival (JHF) #3 resmi meluncurkan Jogja Halal Festival #3 Tahun 2026 di Ruang Bangsal Mataram, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia