Penanaman di Sungai Oya Picu Sedimentasi, Pemkab Diminta Bertindak
Aktivitas penanaman di aliran sungai saat kemarau dinilai mempercepat sedimentasi. Pemkab Gunungkidul didorong memperkuat sosialisasi menjaga ekosistem sungai.
Suasana evakuasi rumah roboh terdamapak tanah longsor di Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul, Kamis (1/2/2023). - ist/BPBD Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Upaya mitigasi longsor di Gunungkidul menghadapi tantangan karena sejumlah alat Early Warning System (EWS) yang terpasang dilaporkan rusak.
Oleh karena itu, antisipasi bencana longsor di tengah cuaca ekstrem dilakukan dengan memperluas jaringan Kalurahan Tangguh Bencana (KTB). Di sisi lain, BPBD Gunungkidul juga terus berupaya menyebarkan informasi berkaitan dengan peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar warga di daerah rawan lebih waspada terhadap potensi bencana.
“Jaringan Kalurahan Tangguh Bencana akan kami terus perluas agar kesiapsiagaan kebencanaan di masyarakat semakin meningkat,” kata Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, Minggu (23/11/2025).
Untuk antisipasi bencana longsor, pihaknya juga sudah membuat peta kerawanan. Potensi tanah longsor mayoritas berada di sisi utara Gunungkidul seperti di Kapanewon Patuk, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, dan Ponjong.
“Kami juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi,” katanya.
Menurut dia, dengan penetapan status ini, posko kesiapsiagaan telah didirikan di kantor BPBD. Selain itu, logistik, peralatan, dan relawan juga sudah disiapkan untuk penanganan saat terjadi bencana.
“Kami akan terus melakukan monitoring kewilayahan, khususnya di daerah-daerah rawan,” kata mantan Panewu Purwosari ini.
Purwono menambahkan, untuk mengurangi dampak saat terjadinya longsor, BPBD juga telah memprogramkan penguatan kemampuan dan keterampilan kepada relawan maupun anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). “Semua akan kami upayakan agar dampak dari terjadinya bencana bisa ditekan,” tegasnya.
Disinggung mengenai EWS longsor, Purwono tidak menampik sudah memasang alat tersebut di 30 titik lokasi rawan longsor. Namun, ia mengakui alat deteksi dini ini kebanyakan sudah mengalami kerusakan.
“Kami usulkan penambahan EWS. Tapi, pelaksanaannya untuk tahun anggaran 2027,” katanya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul, Nanang Irawanto. Menurut dia, masih banyak yang harus dikerjakan untuk mengoptimalkan program mitigasi bencana longsor di Gunungkidul.
Salah satunya berkaitan dengan EWS yang menjadi instrumen penting dalam mitigasi longsor. Keberadaan alat ini sangat krusial untuk memberikan sinyal kepada warga di zona rawan saat akan terjadi longsor.
Kendati demikian, Nanang tidak menampik EWS yang terpasang banyak yang rusak. Di sisi lain, perangkat ini diketahui bukan milik BPBD sehingga menyulitkan upaya pemeliharaan.
“Sebenarnya EWS menjadi instrumen penting dalam mitigasi longsor. Apalagi dalam dua minggu terakhir sering terjadi cuaca ekstrem sehingga banyak menyebabkan terjadinya longsor di sejumlah titik,” katanya.
Guna mengurangi kekurangan alat deteksi dini ini, BPBD sudah memprogramkan sejumlah agenda mulai dari sosialisasi kebencanaan di zona rawan, mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah kalurahan berkaitan dengan masalah kebencanaan, hingga menyelenggarakan pelatihan relawan di tingkat kalurahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aktivitas penanaman di aliran sungai saat kemarau dinilai mempercepat sedimentasi. Pemkab Gunungkidul didorong memperkuat sosialisasi menjaga ekosistem sungai.
Eropa dinilai semakin bergantung pada LNG Amerika Serikat setelah menghentikan impor energi Rusia. Pangsa pasokan diperkirakan mencapai 80%.
AHY menegaskan Transit Oriented Development menjadi strategi membangun kota terintegrasi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY memprediksi inflasi di DIY hingga akhir 2026 tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran
Prabowo menjelaskan Prabowonomics sebagai arah kebijakan ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Kemenkes mengingatkan bahaya adiksi digital bagi kesehatan jiwa remaja dan mengajak keluarga membatasi penggunaan gawai.