Pendapatan PKB Melemah, Pemda DIY Intensifkan Penagihan

Harianjogja.com, JOGJA—Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY pada 2025, meski realisasinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga tahun ini, PKB tercatat sebesar Rp644 miliar atau sekitar 37% dari total PAD DIY yang mencapai Rp1,73 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp982 miliar.

Menanggapi penurunan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY menyiapkan sejumlah upaya untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak kendaraan. Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DIY, Rully Marsianti, menjelaskan bahwa berbagai inovasi layanan sudah dijalankan Samsat maupun instansi terkait untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya.

“Kami sudah membuka banyak kanal digital dan melakukan layanan jemput bola, termasuk mendatangi pabrik-pabrik yang karyawannya ingin membayar pajak sehingga prosesnya lebih mudah,” katanya, Jumat (28/11/2025).

Ia menuturkan layanan pajak lima tahunan kini diperluas hingga tingkat kelurahan dan dapat dilakukan berdasarkan permintaan instansi. Sementara itu, pendataan dan penagihan kendaraan yang menunggak pajak dilakukan dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota agar data kepemilikan tetap mutakhir.

“Pendataan ini membuat kami tahu apakah kendaraan yang menunggak masih dimiliki wajib pajak atau sudah dijual. Program bebas denda juga kami dorong supaya mereka yang lama tidak membayar pajak bisa kembali tertib,” jelasnya.

Selain layanan reguler, operasi gabungan bersama kepolisian dan Jasa Raharja juga ikut membantu meningkatkan kepatuhan. Pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak atau belum memperbarui STNK lima tahunan mendapat teguran langsung di lapangan.

Rully menilai potensi peningkatan PAD dari sektor PKB sangat dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembelian kendaraan baru belakangan cenderung menurun, sementara tren kendaraan listrik yang tidak dikenakan pajak ikut memengaruhi capaian.

“Mudah-mudahan ekonomi segera pulih, karena pembelian kendaraan baru memang melemah akhir-akhir ini. Untuk kendaraan listrik pajaknya nol rupiah, jadi kontribusinya berbeda,” ujarnya.

Ia menambahkan Pemda DIY juga memberi kemudahan balik nama bagi pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang berdomisili di DIY. Kebijakan itu tak mengharuskan pemilik memindahkan KTP dan didukung dengan penerbitan surat tinggal sementara.

“Kebijakan ini sudah berjalan beberapa bulan. Dengan surat tinggal sementara, kendaraan non-AB bisa dibalik nama ke AB sehingga pajaknya masuk ke DIY. Sosialisasinya terus kami lakukan,” katanya.

Selain sektor PKB, BPKA juga menyiapkan optimalisasi pendapatan dari pengelolaan aset daerah. Rully menyebut masih ada peluang yang bisa digarap melalui koordinasi dengan instansi pengelola aset.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menyoroti banyaknya kendaraan yang menunggak pajak dan meminta adanya langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

“Pendapatan Asli Daerah kita paling besar dari pajak kendaraan bermotor. Ini bagaimana caranya supaya motor-motor yang bertahun-tahun tidak bayar pajak bisa ditelusuri dan diingatkan,” kata Imam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.