Sleman Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Perkuat EWS Merapi

Harianjogja.com, SLEMAN—BPBD Kabupaten Sleman memperkuat sistem peringatan dini bencana di kawasan Gunung Api Merapi dengan menambah EWS dan CCTV. Langkah ini dilakukan seiring penetapan status siaga darurat bencana cuaca ekstrem hingga Februari 2026 dan bentuk mitigasi bencana menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Penetapan status siaga darurat tersebut tertuang dalam SK Bupati Sleman Nomor 86.3/Kep.KDH/A/2025 yang berlaku mulai 26 November 2025 hingga 28 Februari 2026. Cuaca ekstrem yang dimaksud meliputi hujan intensitas tinggi lebih dari 500 milimeter per hari disertai angin kencang.

Pemkab Sleman meminta seluruh unsur terkait mengaktifkan posko terpadu, memastikan kesiapan logistik, serta menyinkronkan data kawasan rawan bencana agar penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Uun Mardiyanto, mengatakan total ada 39 EWS yang telah terpasang di Kabupaten Sleman. Dari jumlah ini, hanya ada tiga EWS terpasang di Kapanewon Prambanan untuk peringatan jika ada gerakan tanah yang menyebabkan tanah longsor.

“Kalau di sekitar Merapi kan jelas untuk antisipasi awan panas dan lahar. Beberapa CCTV bisa diakses masyarakat juga,” kata Uun ditemui di Prima SR Hotel and Convention, Selasa (16/12/2025).

Mengenai persiapan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BPBD terus melakukan persiapan dan koordinasi lintas sektor. Katanya, SK Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Cuaca Ekstrem juga telah terbit.

SK bernomor 86.3/Kep.KDH/A/2025 ini menetapkan status siaga darurat bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Sleman mulai tanggap 26 November 2025 – 28  Februari 2026; bencana cuaca ekstrem sebagaimana dimaksud itu berupa hujan intensitas tinggi: lebih dari 500 mm/ hari dan disertai angin kencang; penetapan status siaga darurat bencana itu dapat diperpanjang sesuai kondisi dan perkembangan yang terjadi.

Sekretaris Daerah ex-officio Kepala BPBD Sleman juga ditugaskan untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan terkait kesiapsiagaan sarana dan prasarana kedaruratan serta sumber daya manusia/ personel untuk antisipasi penanggulangan bencana.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, meminta seluruh unsur terkait untuk menyinkronkan data kawasan rawan bencana, mengaktifkan posko terpadu, serta memastikan ketersediaan logistik dan peralatan evakuasi.

Seluruh unsur harus memahami peran masing-masing dan siap bergerak cepat. Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan cuaca ekstrem tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid dan terintegrasi.

“Keselamatan masyarakat sangat bergantung pada kesiapsiagaan dan koordinasi yang kuat,” kata Susmiarto.

Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Haris Martapa, meminta masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap upaya pengurangan potensi bencana. Masyarakat perlu aktif menjaga lingkungan, seperti membersihkan saluran air dan memangkas pohon yang berisiko tumbang.

“Simulasi berkala terus kami adakan dan pelatihan relawan juga selalu diperbarui; yang paling penting adalah peran serta masyarakat, karena kita menghadapi cuaca ekstrem,” kata Haris.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.