Harga BBM Naik, Pemkot Jogja Belum Tambah Anggaran Mobil Dinas
Pemkot Jogja belum menambah anggaran BBM kendaraan dinas meski harga naik. Pembatasan penggunaan tetap berlaku sambil menunggu evaluasi anggaran.
Ilustrasi. /Antarafoto
Harianjogja.com, JOGJA—Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja menindak tegas pelanggaran reklame dengan membongkar puluhan papan iklan yang tidak mengantongi izin hingga akhir 2025.
Penertiban dilakukan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Jogja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Mayoritas reklame yang dibongkar merupakan reklame komersial berukuran sedang hingga besar yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Satpol PP Kota Jogja menegaskan, sebelum pembongkaran dilakukan, pemilik reklame telah melalui tahapan sanksi administratif berupa surat peringatan dan kesempatan membongkar secara mandiri. Namun, karena tidak diindahkan, petugas terpaksa melakukan pembongkaran langsung di lapangan.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto menuturkan penertiban tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No. 6/2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.
“Upaya penertiban kami lakukan melalui sanksi administrasi. Pertama diberikan Surat Peringatan [SP] 1 dengan tenggat waktu 40 hari untuk mengurus izin. Jika belum berizin, diberikan kesempatan tujuh hari untuk membongkar secara mandiri,” katanya Selasa (6/1/2026).
Dia menuturkan ketika batas waktu tersebut reklame belum dibongkar, Satpol PP Kota Jogja akan melakukan pembongkaran secara langsung. Dodi menuturkan hingga saat ini pihaknya telah membongkar sekitar 30 reklame yang mayoritas berukuran sedang hingga besar, yakni di atas 8 meter persegi.
“Selain pembongkaran, kami juga telah mengeluarkan 93 surat peringatan dan melakukan penghentian fungsi terhadap 30 reklame,” katanya.
Menurut Dodi, reklame yang dibongkar mayoritas merupakan reklame komersial. Selain tidak memiliki izin, sebagian reklame juga dinilai dalam kondisi rusak dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Penyebab utamanya jelas karena tidak berizin. Ada juga faktor lain seperti lokasi yang tidak sesuai ketentuan maupun kondisi fisik reklame yang membahayakan,” ujarnya.
Satpol PP Kota Jogja mengimbau para pelaku usaha dan pemilik reklame untuk mematuhi ketentuan perizinan dan penempatan reklame sesuai aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan estetika kota.
Penertiban reklame ilegal ini diharapkan mampu menjaga ketertiban ruang kota, keselamatan warga, serta mendukung wajah Kota Jogja yang tertib dan berestetika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja belum menambah anggaran BBM kendaraan dinas meski harga naik. Pembatasan penggunaan tetap berlaku sambil menunggu evaluasi anggaran.
SPMB SMP Gunungkidul 2026 buka jalur domisili 29 Juni. Aturan diperketat untuk cegah kecurangan KK tempel.
BNN, TNI, dan Polri bongkar 59 jaringan narkoba. Lebih dari 200 ton barang bukti diamankan senilai Rp29 triliun.
Disdikpora Kulonprogo gelar pelatihan dan lomba bisnis untuk pelajar dan pemuda, dorong lahirnya wirausahawan muda.
UGM kembangkan Smart Compost Vessel di Sleman, ubah sampah organik jadi pupuk cair untuk ketahanan pangan keluarga.
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 5 Sleman menggelar peringatan Milad ke-29 yang dirangkaikan dengan peresmian Sasana Krida Wiyata pada Jumat (26/6/2026).