Padat Karya Infrastruktur Bantul Serap Ribuan Pekerja, Segini Upahnya

Harianjogja.com, BANTUL — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul kembali menjalankan program padat karya infrastruktur yang dibiayai melalui APBD tahun ini. Program tersebut menyasar 78 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Bantul.

Saat ini, rangkaian kegiatan masih berada pada tahap sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan dimulai secara serentak pada 13 Februari 2026 dan akan berlangsung hingga 9 Maret 2026, dengan durasi sekitar 40 hari kalender.

Kepala Bidang Penempatan Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rumiyati, menyebut proses pengadaan akan dilakukan pada awal Februari sebelum pekerjaan dimulai.

“Pengadaannya dilakukan awal Februari, kemudian pekerjaan dimulai serentak pada 13 Februari,” ujar Rumiyati, Rabu (28/1/2026).

Setiap titik pelaksanaan padat karya akan melibatkan 26 orang tenaga kerja. Komposisinya terdiri dari dua ketua kelompok, empat tukang, serta 20 pekerja harian.

Untuk besaran upah, Rumiyati menegaskan tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua kelompok menerima Rp90.000 per hari, tukang Rp80.000 per hari, dan pekerja Rp70.000 per hari.

Ia mengungkapkan, awalnya anggaran per lokasi dipatok sekitar Rp100 juta. Namun, karena adanya penyesuaian anggaran, nominal tersebut mengalami pengurangan.

Kendati demikian, penghematan hanya menyasar komponen pendukung seperti rapat koordinasi dan sosialisasi, tanpa mengurangi hak pekerja maupun target pekerjaan infrastruktur.

“Yang dikurangi itu rapat dan sosialisasi. Kalau sebelumnya bisa empat kali, sekarang jadi dua kali. Peserta sosialisasi juga dikurangi separuhnya. Namun hak pekerja dan target pekerjaan tetap,” jelasnya.

Secara keseluruhan, total anggaran untuk program padat karya infrastruktur di 78 lokasi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 miliar. Sekitar separuh dari dana itu dialokasikan untuk upah tenaga kerja, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan material.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Bantul, Agus Yuli Herwanta, menuturkan bahwa padat karya infrastruktur merupakan program rutin tahunan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kerja sementara bagi masyarakat.

“Sasaran program ini adalah wilayah dengan jumlah warga miskin atau tingkat pengangguran yang tinggi,” katanya.

Selain menyerap tenaga kerja, Agus menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan melalui program padat karya diarahkan pada infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.

Dengan demikian, hasil pembangunan tidak hanya memberikan penghasilan jangka pendek, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.