Petani Gunungkidul Dapat Bantuan Program Mina Padi Rp1 Miliar
Sawah seluas sepuluh hektare di Kapanewon Ponjong akan mendapat bantuan pengembangan mina padi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp1 miliar.
Ilustrasi lampu penerangan jalan umum (LPJU). - Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pengecekan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Gunungkidul diintensifkan menjelang arus mudik Lebaran 2026 guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Langkah ini dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul sebagai upaya antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik.
Dinas Perhubungan Gunungkidul memastikan pemeriksaan LPJU dilakukan secara rutin, namun frekuensinya ditingkatkan menjelang Lebaran tahun ini. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh fasilitas penerangan jalan berfungsi optimal, terutama pada jalur yang banyak dilalui pemudik.
“Sebenarnya sudah rutin mengecek, tapi intesitasnya akan ditingkatkan,” kata Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Dinas Perhubungan Gunungkidul, Hary Sulaksana, Kamis (26/2/2026).
Menurut Hary, pengecekan dilakukan untuk mengetahui kondisi LPJU di lapangan sehingga apabila ditemukan kerusakan dapat segera ditindaklanjuti melalui perbaikan. Upaya ini menjadi bagian dari pelayanan publik, khususnya dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat yang pulang ke kampung halaman di wilayah Gunungkidul. “Ya kalau ada kerusakan langsung dilakukan perbaikan,” katanya.
Namun demikian, tidak seluruh kerusakan LPJU dapat langsung ditangani oleh Dishub Gunungkidul karena berkaitan dengan status kepemilikan aset. Sebagian LPJU tercatat sebagai milik Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat sehingga perbaikannya harus melalui koordinasi lintas instansi.
“Sesuai kewenangan, kalau LPJU milik kabupaten bisa langsung diperbaiki. Tapi, kalau asetnya milik Pemerintah DIY atau Pemerintah Pusat, kita hanya bisa melapor bahwa LPJU yang ada mengalami kerusakan,” katanya.
Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum Dishub Gunungkidul, Agus Supriyono, menjelaskan hingga kini terdapat ribuan titik LPJU yang tersebar di wilayah Bumi Handayani. Untuk LPJU milik kabupaten tercatat sebanyak 2.649 titik, terdiri dari 1.349 unit tenaga surya dan sekitar 1.300 unit berbasis listrik.
Selain itu, terdapat LPJU milik Dinas Perhubungan DIY yang terpasang di jalan provinsi sebanyak 652 unit, serta 128 unit milik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY yang terpasang di jalur alternatif Sleman–Gunungkidul.
Untuk aset milik Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Perhubungan, tercatat sebanyak 384 titik LPJU yang terpasang di jalan nasional mulai Patuk hingga Bedoyo di Kapanewon Ponjong. Sementara di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) terdapat 170 unit LPJU yang telah terpasang.
“Kondisinya ada yang masih bagus dan berfungsi normal. Tapi, juga ada ratusan LPJU mengalami kerusakan,” katanya.
Pengecekan LPJU menjelang Lebaran ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada malam hari sekaligus mendukung kelancaran arus mudik Gunungkidul 2026, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu tujuan perjalanan masyarakat selama libur panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sawah seluas sepuluh hektare di Kapanewon Ponjong akan mendapat bantuan pengembangan mina padi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp1 miliar.
Libur sekolah 2026 diprediksi mendongkrak wisata Karanganyar. The Lawu Group perketat keamanan, hadirkan promo, dan optimistis kunjungan meningkat.
Investigasi mengungkap dugaan hacker Rusia berada di balik peretasan Jaguar Land Rover yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar.
Prabowo Subianto mengungkap pertanyaannya kepada profesor tentang gandum, sawit, dan industri mobil Indonesia dalam Sarasehan Kebangsaan.
Eks pekerja RSU Griya Mahardhika Jogja menuntut pembayaran gaji empat bulan dalam aksi damai di Bantul. Mediasi ketiga dijadwalkan 1 Juli 2026.
Pajak nol persen impor suku cadang pesawat memasuki tahap harmonisasi. Kemenhub berharap kebijakan segera berlaku untuk menekan biaya maskapai.