Satgas DIY Soroti Program MBG, Minta Tepat Sasaran

Harianjogja.com, JOGJA—Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) DIY menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus memberi manfaat optimal, baik bagi penerima maupun perekonomian masyarakat.

Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menilai secara konsep program tersebut sudah baik, namun implementasinya perlu pengawalan ketat.

“Program itu bagus untuk siapa? Mengatasi problematika apa? Problematik gizi, gizi bagi siapa?” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Menurutnya, kelompok yang paling membutuhkan asupan gizi adalah ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, bukan hanya pelajar tingkat atas.

“Untuk anak-anak SMA melewati masa-masa pertumbuhan sehingga kebutuhan gizinya tidak sebesar anak-anak di bawahnya. Malah justru yang kita khawatirkan mungkin dari ibu hamil, melahirkan, menyusui, sampai balita. Berarti sasarannya harus tepat,” paparnya.

Selain itu, aspek pengelolaan program juga dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari pelaksana hingga rantai pasok bahan baku.

“Bahan bakunya disuplai oleh siapa? Perusahaan besar atau UMKM?” ungkapnya.

Keterlibatan masyarakat lokal dinilai menjadi kunci agar program ini tidak hanya berdampak pada gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi sekitar.

Ni Made menyoroti adanya keluhan dari pelaku usaha kecil, khususnya kantin di sekitar sekolah yang mengalami penurunan omzet sejak program berjalan.

“Sekarang kan banyak yang mengeluhkan kantin-kantinnya pada nggak laku. Jadi pemberdayaan masyarakat sekitar itu mungkin lebih penting. Kalau ini bisa diterapkan pasti akan dapat dukungan masyarakat yang lebih besar,” ujarnya.

Program MBG sendiri kembali menjadi perhatian publik karena besarnya alokasi anggaran yang mencapai Rp217,8 triliun dari APBN. Anggaran tersebut tetap dipertahankan di tengah kebijakan efisiensi serta tekanan global, termasuk dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran krisis energi.

Di sisi lain, program ini juga menuai kritik terkait skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut mencapai Rp6 juta per hari.

Pemerintah bahkan sempat mewacanakan pengurangan frekuensi distribusi MBG dalam satu hari guna menghemat anggaran hingga Rp40 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.