Satpom Lanud Adisutjipto Kedepankan Pendekatan Humanis
Satpom Lanud Adisutjipto mengajak masyarakat tidak takut melapor jika menghadapi persoalan yang melibatkan anggota TNI AU.
Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ANTARA/Hery Sidik)
Harianjogja.com, BANTUL—Gugatan mantan dukuh di Padukuhan Dukuh di Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mulai direspons Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemkab menilai keputusan pemberhentian telah sesuai aturan administratif yang berlaku.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, menyatakan langkah yang diambil lurah telah melalui tahapan sesuai ketentuan.
“Pemerintah daerah menilai proses pemberhentian yang bersangkutan sudah sesuai regulasi. Lurah Seloharjo sudah menjalankan langkah-langkah sebagaimana diatur,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan, keputusan tersebut tidak berdiri sendiri karena telah melalui proses verifikasi serta mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.
“Keputusan lurah sudah kita verifikasi, dan memang sudah ada persetujuan dari pemerintah daerah,” katanya.
Menanggapi dalil gugatan yang menyoroti tidak adanya proses pidana, Hermawan menegaskan bahwa mekanisme hukum administrasi berbeda dan dapat berjalan tanpa harus menunggu proses pidana.
“Hukum administrasi itu berbeda dengan hukum pidana. Jadi bisa berjalan sendiri tanpa menunggu proses pidana,” jelasnya.
Menurutnya, selama belum ada proses hukum pidana resmi, penegakan disiplin terhadap perangkat kalurahan tetap dapat dilakukan melalui jalur administratif.
“Kalau belum ada proses pidana, maka yang berjalan adalah hukum administrasi atau disiplin,” ujarnya.
Pemkab juga menilai penarikan fasilitas seperti kendaraan dinas maupun hak lain merupakan bagian dari prosedur setelah pemberhentian dilakukan.
“Penarikan aset pemerintah itu bagian dari prosedur,” ucapnya.
Terkait proses gugatan di PTUN, Pemkab Bantul memastikan telah memberikan pendampingan hukum kepada lurah setelah adanya permintaan resmi.
“Pendampingan itu tergantung permintaan lurah. Karena diminta, maka tim hukum kami mendampingi,” kata Hermawan.
Proses persidangan masih akan berjalan untuk menguji sah atau tidaknya keputusan pemberhentian tersebut secara administratif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Satpom Lanud Adisutjipto mengajak masyarakat tidak takut melapor jika menghadapi persoalan yang melibatkan anggota TNI AU.
Jadwal SIM Gunungkidul November 2026 tersedia di 8 lokasi. Cek jadwal SIM Station, SIM Keliling, SIMMADE, dan syarat perpanjangan.
Jadwal pelayanan SIM Jogja November 2026 mencakup Satpas, SIM Keliling, SIM MAMI, Drive Thru, dan MPP Balai Kota.
Jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Jumat 20 November 2026 tersedia 6 kali perjalanan. Tarif sekali jalan Rp12.000.
Jadwal KSPN Jogja ke Gunungkidul 20 November 2026 tersedia untuk rute Obelix Sea View dan Pantai Drini. Cek jam berangkat dan tarifnya.
Simak daftar lengkap jalur Trans Jogja aktif beserta tarif terbaru dan sistem pembayaran nontunai di Yogyakarta.