Penangkaran Rusa Tahura Bunder Disiapkan Dongkrak Ekonomi Desa

Harianjogja.com, JOGJA— Pengembangan penangkaran rusa di Tahura Bunder mulai dijajaki sebagai peluang baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa hutan tanpa mengabaikan aspek konservasi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati agar tidak hanya terjaga, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar kawasan hutan.

Balai Tahura Bunder, yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, telah lebih dulu memelihara rusa jenis timorensis sejak 2016. Satwa tersebut berasal dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan kini populasinya terus berkembang.

Kondisi ini membuka peluang untuk mengembangkan penangkaran berbasis masyarakat. Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, menegaskan bahwa program ini tidak sekadar konservasi, tetapi juga bagian dari penguatan ekonomi lokal.

“Penangkaran rusa selain untuk konservasi juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Pengembangan program ini dirancang bertahap. Kepala Balai Tahura Bunder, Alex Zubaedi, menjelaskan tahap awal akan dimulai dengan model percontohan atau demplot di satu lokasi.

Dalam skema tersebut, masyarakat akan menerima titipan indukan berupa satu rusa jantan dan empat betina. Indukan ini tidak boleh diperjualbelikan, sementara anakan yang dihasilkan menjadi hak kelompok masyarakat atau Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Model ini diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus menjaga populasi rusa tetap berkelanjutan.

Dari sisi kajian ilmiah, tenaga ahli Fakultas Peternakan UGM, Annisa’ Qurrotun A’yun, menyebut penangkaran rusa layak dikembangkan secara ekonomi.

Menurutnya, potensi keuntungan tidak hanya berasal dari daging, tetapi juga bibit rusa hidup hingga ranggah. Nilai ekonomi ini akan semakin besar jika dikombinasikan dengan sektor lain seperti wisata alam dan edukasi lingkungan.

Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan. Sejumlah masyarakat dinilai belum memiliki pengetahuan cukup terkait teknis penangkaran, perizinan, hingga akses pasar.

Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak hanya menghadirkan program, tetapi juga memberikan pendampingan berkelanjutan.

Dari sisi regulasi, peluang penangkaran tetap terbuka meski rusa termasuk satwa dilindungi. Hal ini diatur dalam kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memperbolehkan pemanfaatan melalui skema penangkaran resmi.

Kepala Balai KSDA Yogyakarta, Darmanto, menegaskan pihaknya siap mendukung proses perizinan dan pembinaan teknis bagi masyarakat.

Jika dijalankan dengan skema yang tepat, penangkaran rusa di Tahura Bunder tidak hanya menjadi upaya pelestarian satwa, tetapi juga berpotensi menjadi sumber ekonomi baru bagi desa hutan di Gunungkidul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.