Strategi DIY Tekan Anak Putus Sekolah, Libatkan Desa

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memperkuat strategi penanganan anak tidak sekolah dengan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai level pemerintahan hingga masyarakat di tingkat kalurahan.

Pelaksana Tugas Kepala Disdikpora DIY, Muhammad Setiadi, menjelaskan upaya tersebut difokuskan pada penggabungan jalur pendidikan formal dan nonformal, dengan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat DIY yang dikenal memiliki ikatan komunitas kuat.

Salah satu program utama yang dijalankan adalah Program Kembali Bersekolah atau RE-Entry. Program ini menyasar anak putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan. Pemerintah mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tiap kecamatan sebagai wadah pendidikan nonformal melalui paket A, B, dan C.

Selain itu, dukungan juga diberikan melalui bantuan biaya pendidikan bagi keluarga rentan. Pemda DIY menyalurkan bantuan seperti Kartu Cerdas untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang anak mengakses pendidikan.

Upaya lain dilakukan melalui pemanfaatan data berbasis desa. Pemerintah mulai menyinkronkan data anak tidak sekolah melalui Sistem Informasi Desa (SID) agar intervensi lebih tepat sasaran, termasuk pemetaan berdasarkan nama dan alamat di tingkat kalurahan.

Pendekatan sosial juga diperkuat melalui gerakan “Go To School”. Dalam program ini, perangkat desa bersama tokoh masyarakat aktif melakukan pendampingan dan pendekatan langsung kepada keluarga agar anak kembali bersekolah.

Pemda DIY juga membuka akses pendidikan inklusif dan alternatif. Sekolah inklusi disiapkan untuk anak berkebutuhan khusus agar tetap bisa belajar di sekolah reguler. Sementara itu, sekolah filial atau kelas jauh dibuka bagi wilayah dengan kendala geografis maupun sosial.

Bagi anak yang telah melewati usia sekolah, pemerintah menyediakan jalur pelatihan keterampilan vokasi. Program ini melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) serta lembaga kursus untuk memberikan pelatihan teknis seperti otomotif, tata busana, hingga teknologi informasi, lengkap dengan sertifikasi keahlian.

Dari sisi kebijakan, penanganan anak tidak sekolah juga diperkuat melalui regulasi daerah yang mewajibkan pemerintah menjamin akses pendidikan dasar hingga menengah. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan, seperti dana BOS dan BOP, tepat sasaran.

Meski demikian, tantangan masih ada. Anak-anak di kantong kemiskinan serta mereka yang memilih bekerja demi membantu ekonomi keluarga menjadi kelompok paling rentan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.