Bakamla Lirik Jogja untuk Perkuat Sistem Pengawasan Laut Nasional

Harianjogja.com, JOGJA —Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mulai melirik wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai titik strategis dalam penguatan sistem pengawasan maritim nasional yang akan dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan.

Rencana tersebut menjadi bagian dari pembangunan National Maritime Security System yang akan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk kawasan yang memiliki posisi geografis penting seperti DIY yang berada di tengah Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Laut Selatan.

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, menyebut penguatan sistem keamanan laut tersebut akan mencakup pembangunan puluhan stasiun pemantauan di berbagai titik strategis, termasuk wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia.

Ia menjelaskan, terdapat sekitar 35 stasiun yang dirancang dalam sistem tersebut, dengan sejumlah lokasi prioritas seperti Enggano, Kupang, hingga Merauke. Namun, wilayah tengah Pulau Jawa seperti DIY juga masuk dalam kajian karena perannya yang dianggap penting dalam mendukung jangkauan pengawasan laut nasional.

“Hari ini saya mendapat kehormatan bisa berjumpa dengan Ngarsa Dalem (Sri Sultan), kami berdiskusi terkait pembangunan maritim serta pertahanan dan keamanan negara,” ujarnya usai audiensi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan, Kamis (18/6/2026).

Menurut Irvansyah, posisi DIY dinilai memiliki nilai strategis karena berada di pusat Pulau Jawa sehingga dapat menjadi titik pendukung sistem pemantauan perairan selatan yang selama ini menjadi jalur penting berbagai aktivitas kelautan.

Ia menambahkan, stasiun yang direncanakan di DIY akan dilengkapi dengan teknologi pemantauan modern seperti radar jarak jauh, kamera pengawas, hingga sistem integrasi data yang terhubung langsung dengan pusat komando dan pengendalian nasional. Sistem ini diharapkan mampu memberikan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan laut secara real time.

“Rencana kita membangun stasiun lengkap dengan radar over the horizon, kamera, dan sistem yang terintegrasi dengan puskodal agar informasi bisa cepat dan real time,” jelasnya.

Fokus pengawasan Bakamla RI, lanjutnya, tidak hanya pada ancaman militer, tetapi juga berbagai pelanggaran nonmiliter yang kerap terjadi di wilayah perairan Indonesia. Di antaranya penyelundupan, perdagangan manusia, hingga aktivitas perikanan ilegal yang masih ditemukan di sejumlah titik rawan.

Upaya tersebut juga akan melibatkan masyarakat pesisir serta memperkuat sinergi dengan TNI Angkatan Laut dan kepolisian perairan untuk memperluas jangkauan pengawasan di lapangan.

“Kalau ancaman keamanan seperti penyelundupan, narkoba, atau perikanan ilegal itu yang kita hadapi sambil membangun masyarakat di daerah setempat,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai penguatan sistem pengawasan laut merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah selatan Jawa yang memiliki dinamika aktivitas kelautan cukup tinggi.

“Kalau saya tidak keberatan, karena bagi saya itu juga penting untuk berada di selatan untuk pertahanan keamanan negara,” katanya.

Pemda DIY bersama Bakamla RI masih akan melanjutkan pembahasan teknis terkait lokasi pembangunan, kebutuhan infrastruktur, serta mekanisme kerja sama sebelum rencana tersebut masuk tahap realisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.