DPRD DIY: Stigma Sekolah Bermutu Picu Sekolah Sepi Murid

Harianjogja.com, JOGJA— Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu menilai persoalan sekolah yang kekurangan murid di DIY tidak hanya dipengaruhi sistem zonasi. Menurutnya, stigma yang membedakan sekolah sebagai bermutu dan tidak bermutu, ditambah faktor biaya pendidikan, justru menjadi penyebab ketimpangan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah.

Dwi mengatakan masih banyak masyarakat yang menentukan pilihan sekolah berdasarkan label kualitas yang melekat pada suatu sekolah. Kondisi tersebut dinilai memperlebar kesenjangan antarsekolah, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

"Saya tidak suka ada diskriminasi sekolah bermutu dan tidak bermutu. Pendidikan itu sama," kata politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Senin (3/8/2026).

Label Sekolah Dinilai Perlebar Ketimpangan

Menurut Dwi, sekolah tidak semestinya dipandang berbeda hanya karena berada di lingkungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlainan. Ia menegaskan kurikulum yang diterapkan di sekolah sama, begitu pula kualitas tenaga pendidiknya tidak dapat diukur hanya dari stigma yang berkembang di masyarakat.

Persoalan tersebut, lanjutnya, tampak di sejumlah sekolah swasta yang berada di kawasan tertentu, terutama wilayah pinggiran DIY. Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar sekolah ikut memengaruhi kemampuan orang tua dalam menentukan pilihan pendidikan bagi anak.

Faktor Biaya Ikut Pengaruhi Pilihan Orang Tua

Selain stigma, Dwi menilai biaya pendidikan menjadi faktor lain yang menyebabkan distribusi siswa antarsekolah tidak merata. Banyak orang tua lebih memilih sekolah negeri karena dianggap menawarkan biaya pendidikan yang lebih terjangkau, meskipun sekolah swasta tersedia di sekitar tempat tinggal mereka.

Karena itu, ia mendorong sekolah yang berada di wilayah dengan kondisi ekonomi masyarakat terbatas untuk mengoptimalkan berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurut Dwi, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa yang memenuhi persyaratan.

PIP Dinilai Bisa Membantu Sekolah di Wilayah Pinggiran

Dwi mencontohkan sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran DIY dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi dasar bagi sekolah untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan pendidikan.

"Kalau bicara tentang zona, di seputar situ itu adalah wilayah 3T. Maka dari daerah situ, pasti persyaratan PIP masuk," katanya.

Ia berharap persoalan sekolah kekurangan murid tidak hanya dipandang dari sisi zonasi. Pemerintah juga diminta memberi perhatian pada persoalan biaya pendidikan sekaligus menghapus stigma yang membuat masyarakat menganggap ada sekolah yang lebih baik dibanding sekolah lainnya.

"Tidak mungkin pendidikan dibedakan. Kalau orang miskin 1+1 jadi 4, sementara orang kaya 1+1 jadi 2. Pembelajaran itu sama, kurikulumnya sama, level gurunya juga sama," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.