Warga Gunungkidul Diminta Waspada Kebakaran di Musim Kering

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Musim kemarau yang melanda Kabupaten Gunungkidul tidak hanya menimbulkan persoalan krisis air bersih, tetapi juga memicu meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tersebut.

Sejak awal Mei hingga pertengahan Juni 2026, BPBD Gunungkidul mencatat sedikitnya tiga kasus kebakaran lahan telah terjadi di wilayah setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi kebakaran mulai meningkat seiring menguatnya musim kering di daerah tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul, Nanang Irawanto, menegaskan bahwa dampak kemarau tidak hanya terbatas pada kesulitan air bersih yang dialami masyarakat. Menurutnya, ancaman kebakaran juga menjadi risiko serius yang perlu diantisipasi sejak dini.

“Kebakaran harus diwaspadai,” kata Nanang, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, potensi kebakaran tidak hanya terjadi pada permukiman atau bangunan, tetapi juga pada kawasan hutan dan lahan. Salah satu pemicu yang kerap terjadi adalah aktivitas pembersihan lahan menjelang musim tanam yang dilakukan dengan cara pembakaran.

“Biasanya kebakaran lahan terjadi karena adanya proses pembersihan lahan untuk persiapan masa tanam. Ini harus diwaspadai agar tidak menimbulkan kerugian,” ujarnya.

Nanang menambahkan, upaya pengendalian kebakaran perlu dilakukan lebih serius karena pada musim kemarau proses pemadaman menjadi lebih sulit akibat keterbatasan sumber air. Selain itu, kondisi angin kencang juga dapat mempercepat penyebaran api dibandingkan saat musim hujan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau sisa pembersihan lahan tanpa pengawasan hingga benar-benar padam. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan potensi kebakaran di lapangan.

Menurut catatan BPBD, kasus kebakaran lahan akibat aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan bukan hal baru di Gunungkidul. Pihaknya memperkirakan potensi kejadian serupa akan meningkat pada periode Juli hingga Agustus 2026 saat puncak musim kemarau berlangsung.

“Makanya harus dicegah dan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat,” kata Nanang.

Untuk mengantisipasi dampak lebih luas dari musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan melalui Surat Keputusan Nomor 154/KPTS/2026 yang berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Status tersebut menjadi langkah mitigasi untuk menghadapi dampak musim kering, baik terkait krisis air bersih maupun potensi kebakaran lahan di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Edy Winarta, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk distribusi air bersih sebanyak 1.500 tangki. Namun hingga saat ini, penyaluran belum dimulai.

“Rencananya penyaluran air bersih dimulai Juli mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses distribusi air bersih akan dilakukan secara terkoordinasi dengan kapanewon agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, sejumlah wilayah juga memiliki alokasi penanganan mandiri untuk mempercepat respons di lapangan.

“Koordinasi ini penting untuk memastikan bantuan menyasar lokasi yang benar-benar membutuhkan suplai air bersih,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.