DPRD DIY Minta Program MBG Dievaluasi Total, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menuai sorotan tajam. Bukan sekadar soal pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menyangkut arah kebijakan yang dinilai berpotensi melenceng dari tujuan utamanya: mengatasi persoalan gizi pada kelompok rentan.

Komisi D DPRD DIY menilai pendekatan distribusi MBG yang masih cenderung merata justru berisiko mengaburkan prioritas penerima manfaat. Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menegaskan bahwa program ini semestinya berbasis kebutuhan, bukan sekadar pemerataan.

“Kalau tujuannya untuk mengatasi masalah gizi, maka yang harus diprioritaskan adalah kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama dari keluarga miskin. Ini harus berbasis data, bukan dibagi rata,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, tanpa pemetaan yang jelas berbasis data Dinas Sosial, program berpotensi tidak efektif dan justru menyasar kelompok yang tidak masuk kategori rentan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyaringan berbasis desil ekonomi agar intervensi lebih tepat sasaran.

Uji Efektivitas Program Dipertanyakan

Kritik tidak hanya berhenti pada aspek sasaran. Komisi D juga menyoroti lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam implementasi MBG. Bahkan, Dinas Pendidikan DIY disebut belum memiliki data detail terkait sekolah penerima maupun mekanisme distribusi makanan.

Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan persoalan baru di lapangan, mulai dari ketidaktepatan distribusi hingga potensi masalah keamanan pangan. “Koordinasi ini penting. Jangan sampai ketika muncul persoalan seperti keracunan, baru semua pihak dilibatkan, padahal sejak awal tidak ada komunikasi,” kata Dwi.

Ia juga mengusulkan perubahan skema distribusi, yakni dengan mendorong penyediaan makanan dilakukan langsung di lingkungan sekolah. Selain mempermudah pengawasan, langkah ini dinilai dapat menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi siswa.

Sekolah Rakyat Dinilai Paling Siap

Dalam konteks penajaman sasaran, Sekolah Rakyat disebut sebagai model paling ideal untuk implementasi MBG. Konsep asrama (boarding school) memungkinkan distribusi makanan lebih terkontrol sekaligus memastikan penerima benar-benar berasal dari kelompok kurang mampu.

“Di Sekolah Rakyat itu jelas datanya. Siswa berasal dari keluarga miskin dan masuk kategori desil bawah. Kalau ingin program ini terukur, ya mulai dari situ,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah DIY mulai melakukan pembenahan dari sisi operasional. Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan bahwa evaluasi tengah difokuskan pada kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, pemerintah tidak terburu-buru menambah unit baru, melainkan memastikan fasilitas yang sudah berjalan memenuhi standar. Beberapa unit bahkan telah dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi persyaratan.

Evaluasi mencakup kelengkapan fasilitas, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga standar komposisi gizi. Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli gizi dalam menyusun menu sesuai kebutuhan kelompok penerima.

“Setiap kelompok punya kebutuhan gizi berbeda, mulai dari balita, ibu hamil, hingga anak sekolah. Karena itu, koordinasi dengan Dinas Kesehatan menjadi kunci agar intervensi ini benar-benar tepat,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.