Truk Proyek Tol Picu Kerusakan, DPRD DIY Minta Jalan Tempel-Klangon Diperbaiki

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki jalan rusak yang terdampak aktivitas proyek tol. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman, yang kerusakannya telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Kondisi jalan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kerusakan diduga berkaitan dengan lalu lintas kendaraan proyek bertonase besar yang melintasi jalan provinsi tersebut.

Komisi C DPRD DIY telah meninjau langsung kondisi Jalan Tempel-Klangon pekan lalu. Dari hasil peninjauan itu, dewan meminta perbaikan dipercepat sekaligus pengawasan terhadap kendaraan proyek yang menggunakan jalur tersebut diperketat.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Haris Sugiharta, mengatakan kerusakan yang tidak segera ditangani telah memicu keresahan warga. Menurutnya, kondisi jalan yang dibiarkan berbulan-bulan menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan.

“Jalan Klangon itu sedikit banyak merespons kemarahan masyarakat. Karena ini jalan yang rusak itu sudah berbulan-bulan tidak segera diperbaiki,” kata Haris, Selasa (10/11/2026).

Truk Bertonase Besar Jadi Sorotan

Haris turut menyoroti kendaraan proyek bertonase besar yang melintas di Jalan Tempel-Klangon. Beban kendaraan tersebut dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi jalan provinsi sehingga berpotensi membuat kerusakan terus berulang.

“Ini menjadi perhatian khusus, apalagi ini jalan perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Truk tonase besar yang tidak sesuai spesifikasi jalan provinsi ini lewat jalan Klangon-Tempel, sehingga selalu rusak dan rusak terus. Mohon segera dinas terkait juga harus selalu memantau ini,” ujarnya.

Menurut Komisi C, perbaikan jalan perlu menjadi salah satu prioritas instansi terkait pada 2026. Penambalan harus segera dilakukan untuk memulihkan fungsi jalan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

Namun, perbaikan fisik saja dinilai belum cukup. Pengawasan terhadap kendaraan proyek juga perlu dilakukan agar jalan yang sudah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan akibat kendaraan dengan muatan atau tonase yang tidak sesuai ketentuan jalan.

Kerusakan Jalan Tempel-Klangon sebelumnya telah dilaporkan Pemerintah Kalurahan Banyurejo kepada DPRD DIY. Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu perhatian Komisi C saat melakukan peninjauan lapangan.

Pembagian Tanggung Jawab Pemeliharaan Perlu Diperjelas

Selain meminta perbaikan segera, DPRD DIY menyoroti belum jelasnya pembagian tanggung jawab pemeliharaan jalan selama proyek tol berlangsung. Kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab diperlukan agar penanganan kerusakan tidak terhambat oleh saling lempar kewajiban antara instansi pemerintah dan pelaksana proyek.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Komisi C mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemerintah kalurahan.

Ketiga pihak diharapkan menyusun kesepakatan mengenai mekanisme perbaikan dan pemeliharaan jalan. Kesepakatan itu juga perlu mengatur kewajiban masing-masing pihak, termasuk keberlanjutan pemeliharaan setelah pengerjaan proyek tol selesai.

Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, penanganan jalan diharapkan tidak hanya sebatas penambalan sementara. Kondisi jalan juga perlu dipastikan tetap layak digunakan masyarakat, meskipun aktivitas pembangunan jalan tol telah berakhir.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.