14 Proyek Jalan dan Jembatan di Sleman Segera Dikerjakan

Harianjogja.com, SLEMAN — Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menargetkan pekerjaan fisik proyek perbaikan jalan dan jembatan mulai dikerjakan pada akhir Juni 2026. Saat ini, proses lelang pengadaan barang dan jasa masih berlangsung dan ditargetkan segera rampung.

Sekretaris DPUPKP Sleman, Fauzan Ma'ruf, memastikan lokasi pekerjaan tidak mengalami perubahan dari rencana awal.

“Kami saat ini sedang proses lelang pengadaan barang dan jasa. Akhir bulan Juni 2026 ini kami sudah bisa mulai untuk konstruksinya. Lokasi perbaikan tidak ada perubahan sebagaimana kami pernah sampaikan,” ujar Fauzan, Minggu (28/6/2026).

14 Paket Proyek Jalan dan Jembatan

Tahun ini, DPUPKP Sleman menyiapkan 14 paket pekerjaan yang terdiri dari 11 paket peningkatan jalan dan tiga paket penggantian jembatan. Proyek peningkatan jalan tersebar di sejumlah kapanewon seperti Ngemplak, Gamping, Tempel, Depok, Turi, Prambanan, Mlati, Minggir, dan Berbah.

Sementara itu, penggantian jembatan akan dilakukan di Kapanewon Moyudan, Ngaglik, dan Cangkringan.

Salah satu proyek prioritas berada di Kapanewon Tempel, yakni peningkatan ruas jalan Sedogan–Sempu sepanjang sekitar 1.349 meter di Kalurahan Merdikorejo. Kawasan ini diprioritaskan karena mendukung akses menuju destinasi wisata di wilayah utara Sleman.

Skema Darurat untuk Kerusakan Mendadak

Selain proyek yang telah direncanakan, DPUPKP juga menyiapkan mekanisme penanganan kerusakan darurat. Jika terjadi talut longsor yang mengganggu akses jalan, penanganan awal akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya, kebutuhan anggaran akan dialokasikan ke DPUPKP melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Kalau ada talut longsor dan berdampak pada akses jalan itu nanti BPBD dahulu yang membahas. Setelah itu anggaran akan turun ke DPUPKP lewat skema ABT,” jelasnya.

Kerusakan Jembatan Didominasi Faktor Usia

Fauzan menambahkan, mayoritas kerusakan jembatan di Sleman disebabkan faktor usia bangunan. Meski demikian, hingga kini tidak ada jembatan yang mengalami ambrol.

“Kerusakan jembatan rata-rata karena usia bangunan. Tapi tidak ada yang ambrol. Kami juga terus mendata usulannya,” katanya.

DPUPKP juga terus melakukan pemeliharaan rutin jalan, termasuk peningkatan akses menuju kawasan wisata. Saat ini, usulan masyarakat yang paling banyak adalah penghalusan permukaan jalan. Namun realisasinya masih menunggu tambahan anggaran melalui skema ABT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.