Delapan Pekerja di Gunungkidul Kena PHK, Efisiensi Mulai Berdampak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai terjadi di sejumlah perusahaan di Gunungkidul pada paruh pertama 2026. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagker) Gunungkidul mencatat sebanyak delapan pekerja kehilangan pekerjaan hingga akhir Juni tahun ini.

Jumlah tersebut memang masih jauh lebih rendah dibandingkan kasus PHK yang terjadi pada tahun lalu. Namun, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan dunia usaha mulai berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan di Bumi Handayani.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdagker Gunungkidul, Emy Nur Aini, mengatakan berbagai faktor melatarbelakangi keputusan perusahaan melakukan PHK. Selain persoalan kedisiplinan dan pelanggaran aturan perusahaan, terdapat pula PHK yang dipicu proses penggabungan usaha maupun langkah efisiensi.

“Untuk alasan efisiensi ada dua pekerja yang terkena PHK karena kondisi tersebut,” kata Emy, Minggu (5/7/2026).

Menurut dia, keputusan PHK sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Meski demikian, Disdagker memastikan seluruh proses yang terjadi hingga saat ini tidak menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

Pihaknya mencatat seluruh pekerja yang terkena PHK menerima keputusan yang diambil perusahaan sehingga tidak ada laporan sengketa ketenagakerjaan yang masuk ke pemerintah daerah.

“Tidak ada masalah sengketa hubungan industrial di Gunungkidul,” ujarnya.

Meski angka PHK masih relatif kecil, kalangan serikat pekerja mengingatkan bahwa ancaman pengurangan tenaga kerja masih berpotensi terjadi apabila kondisi ekonomi global belum menunjukkan perbaikan.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN-ATUC Gunungkidul, Agus Budi Santoso, mengatakan sejumlah sektor industri di daerah mulai merasakan dampak penurunan permintaan pasar.

Menurut dia, kondisi tersebut dialami berbagai jenis usaha, mulai dari industri pengolahan batu putih atau kalsit, perajin tas, industri sarung tangan, kayu lapis hingga sektor manufaktur lainnya yang bergantung pada permintaan pasar.

“Situasi global akan sangat berdampak langsung terhadap permintaan pasar. Ini tentunya dirasakan oleh beberapa perusahaan,” katanya.

Agus berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif untuk menekan potensi PHK lanjutan. Salah satunya dengan memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah guna membantu pelaku usaha mendapatkan akses pasar yang lebih luas.

Ia menilai upaya membuka pasar baru menjadi salah satu strategi penting agar industri lokal tetap mampu mempertahankan produksi dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja.

“Mudah-mudahan situasinya bisa terus membaik dan korban PHK di Gunungkidul bisa dikurangi,” ujarnya.

Selain itu, Agus mengingatkan perusahaan yang melakukan PHK agar tetap memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika terdapat pelanggaran atau hak yang tidak diberikan, pekerja memiliki hak untuk melaporkannya melalui mekanisme resmi.

“Kalau tidak sesuai, para pekerja bisa membuat laporan secara resmi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.