Lahan Tol Jogja-YIA di Kulonprogo yang Sudah Dibayar Rp1,5 Triliun
Pembebasan lahan tol Jogja-YIA capai Rp1,5 triliun. Meski status jadi aset negara, banyak lahan masih ditempati warga.
Beasiswa pendidikan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO— Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan tidak boleh ada potongan dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa di Kulonprogo. Hal tersebut disampaikan saat sosialisasi PIP di Taman Budaya Kulonprogo, Minggu (5/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, My Esti menyebut jumlah penerima PIP di Kulonprogo mencapai sekitar 6.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sementara secara keseluruhan di DIY, penerima bantuan pendidikan ini mencapai sekitar 54.000 siswa.
“Tidak boleh ada potongan sesen pun, baik dari sekolah maupun pihak yang mengatasnamakan tim saya,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, PIP menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu masyarakat mengakses pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Penyaluran bantuan ini juga merupakan bagian dari aspirasi yang ia perjuangkan sebagai wakil rakyat dari DIY.
Selain membahas penyaluran PIP, My Esti mengungkapkan aspirasi masyarakat Kulonprogo yang menginginkan sekolah gratis hingga jenjang SMA sederajat. Aspirasi tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan program makan bergizi gratis (MBG).
“Ini murni aspirasi masyarakat. Mereka lebih berharap sekolah gratis dibanding program lain. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat seperti ini harus dihargai,” ujarnya.
Ia memastikan akan mengawal aspirasi tersebut di tingkat pusat. Namun, ia menegaskan DPR hanya dapat memberikan masukan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
Lebih lanjut, My Esti menyoroti pentingnya efektivitas program MBG agar benar-benar memberi manfaat dan tidak berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Di sisi lain, ia menekankan bahwa pendidikan gratis merupakan kewajiban negara, sebagaimana telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.
“Pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus gratis dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, menyampaikan bahwa mayoritas penerima PIP di wilayahnya sudah terakomodasi. Meski begitu, masih ada beberapa kelompok yang belum tercover, seperti siswa di sekolah luar biasa (SLB) dan madrasah ibtidaiyah (MI).
Pihaknya saat ini tengah berkoordinasi agar kelompok tersebut juga bisa mendapatkan bantuan PIP melalui jalur aspirasi.
“Kami berharap program PIP, KIP, serta revitalisasi sekolah dapat terus berlanjut untuk mendukung kualitas pendidikan di Kulonprogo,” ujarnya.
Dengan jumlah penerima yang terus bertambah dan pengawasan yang diperketat, program bantuan pendidikan diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah di wilayah Kulonprogo dan DIY secara umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembebasan lahan tol Jogja-YIA capai Rp1,5 triliun. Meski status jadi aset negara, banyak lahan masih ditempati warga.
Menpar dorong integrasi Pokdarwis dan koperasi untuk perkuat desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Mendikdasmen ungkap skema kantin dalam program MBG masih dikaji, bantuan hanya untuk siswa yang membutuhkan.
Platform Sapa UMKM jadi strategi pemerintah untuk pembinaan berbasis data dan membuka kemitraan UMKM dengan industri besar.
Kemendag dorong UMKM penuhi syarat ekspor global. Regulasi ketat jadi tantangan utama, termasuk standar kesehatan dan lingkungan.
Gelombang panas ekstrem di AS tewaskan 25 orang, pecahkan rekor suhu, dan sebabkan listrik padam di ratusan ribu rumah.