Dana Darurat Gunungkidul Rp8,6 Miliar Utuh, Baru Terpakai Rp459 Juta
Pemkab Gunungkidul menyiapkan dana darurat Rp8,64 miliar pada 2026. Hingga awal Juli, baru Rp459 juta digunakan untuk bencana dan kebutuhan mendesak.
Sebuah tangki milik BPBD Gunungkidul sedang menyalurkan bantuan air ke warga di Padukuhan Kemesu, Semugih, Rongkop. Foto diambil beberapa waktu lalu. /istimewa BPBD Gunungkidul.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul mulai dilakukan di sejumlah wilayah. Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, distribusi air bersih juga dilaksanakan oleh pemerintah kapanewon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan air.
Distribusi perdana berlangsung di sejumlah kalurahan yang telah mengajukan permohonan bantuan secara resmi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Purwosari Mulai Salurkan Enam Tangki Air Bersih
Panewu Purwosari, Subiyantoro, mengatakan kapanewon tahun ini memperoleh alokasi anggaran Rp79,6 juta untuk program droping air bersih.
Penyaluran perdana dilaksanakan pada Rabu (8/7/2026) dengan menyasar Kalurahan Giricahyo dan Kalurahan Giripurwo.
"Sudah disalurkan untuk bantuan perdana di dua kalurahan," katanya, Rabu (8/7/2026).
Sebanyak enam tangki air bersih didistribusikan pada tahap awal, terdiri atas empat tangki untuk warga Kalurahan Giripurwo dan dua tangki bagi masyarakat Kalurahan Giricahyo.
Menurut Subiyantoro, penyaluran bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan. Selain itu, setiap distribusi air harus didasarkan pada permohonan resmi agar pelaksanaannya di lapangan berjalan tertib.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 10 padukuhan di Kalurahan Giripurwo dan lima padukuhan di Kalurahan Giricahyo yang telah mengajukan permintaan bantuan air bersih.
"Total sudah ada 10 padukuhan di Kalurahan Giripurwo dan lima padukuhan di Kalurahan Giricahyo yang memohon bantuan air bersih," katanya.
Rongkop Juga Mulai Distribusikan Bantuan
Penyaluran bantuan serupa juga dilakukan di Kapanewon Rongkop.
Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Rongkop, Sukatno, menjelaskan distribusi air bersih telah dimulai sejak Senin (6/7/2026) untuk warga Kalurahan Semugih.
"Hari ini, kita juga menyalurkan bantuan ke Kalurahan Karangwuni," katanya.
Menurut Sukatno, Kapanewon Rongkop memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp51,1 juta dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk pelaksanaan droping air bersih tahun ini.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di Rongkop yang mengalami dampak kekeringan sehingga membutuhkan suplai air bersih.
"Memang wilayah Rongkop masih ada yang terdampak kekeringan sehingga membutuhkan bantuan air bersih. Mudah-mudahan penyaluran bisa berjalan dengan lancar," katanya.
BPBD Sudah Lebih Dulu Salurkan Bantuan
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan pihaknya telah lebih dahulu menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Padukuhan Kemesu, Kalurahan Semugih, Rongkop pada akhir Juni 2026.
Saat itu, BPBD mengirimkan 24 tangki air bersih karena masyarakat telah membutuhkan pasokan air, sedangkan program distribusi dari kapanewon baru dimulai pada Juli.
Menurut Purwono, meski jaringan PDAM sudah tersedia di wilayah tersebut, distribusi air belum berjalan optimal.
"Instalasi PDAM sudah ada, tapi alirannya belum lancar karena dipergunakan bergiliran seminggu sekali. Makanya kita bantu karena pihak kapanewon belum bisa menyalurkan karena baru dimulai Juli," katanya.
BPBD Siapkan Kuota 1.150 Tangki
BPBD Gunungkidul menyiapkan pagu distribusi sebanyak 1.150 tangki air bersih sepanjang 2026.
Jumlah tersebut memang lebih sedikit dibanding rencana awal sebanyak 1.500 tangki setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Meski demikian, Purwono memastikan pengurangan pagu tidak akan menghambat penanganan kekeringan karena pemerintah daerah masih memiliki dukungan anggaran melalui Belanja Tak Terduga (BTT).
"Pada awalnya dialokaskan sebanyak 1.500 tangki. Pengurangan ini bukan masalah, karena ada dana Cadangan yang bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) milik pemkab. Kalau anggaran kami habis, maka bisa meminta tambahan melalui BTT," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menyiapkan dana darurat Rp8,64 miliar pada 2026. Hingga awal Juli, baru Rp459 juta digunakan untuk bencana dan kebutuhan mendesak.
Said Iqbal mengusulkan penghapusan pajak JHT, THR, dana pensiun, dan pesangon kepada Menteri Keuangan demi meningkatkan kesejahteraan buruh.
PM India Narendra Modi berjanji kembali ke Indonesia sebelum 2029 untuk meresmikan Candi Prambanan setelah restorasi bersama rampung.
Pemkab Kulonprogo menggabungkan Disdag dan DisperinkopUKM mulai Januari 2027 demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
Menikmati malam akhir pekan dengan panorama Kota Yogyakarta dari ketinggian menjadi pengalaman yang semakin istimewa di 1O1 STYLE Yogyakarta Malioboro.
DPRD DIY merampungkan Raperda Perlindungan Kawasan Karst yang diklaim pertama di Indonesia. Regulasi mengedepankan konservasi dan ekonomi hijau.