Sultan Soroti MBG Sleman Usai Puluhan Siswa Alami Keracunan

Harianjogja.com, JOGJA— Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah total siswa yang diduga mengalami keracunan di Sleman mencapai 70 orang. Sultan meminta pihak yang bertanggung jawab menyiapkan makanan lebih berhati-hati, terutama dalam memeriksa bahan makanan, menjaga penyimpanan, dan mengatur waktu memasak agar makanan tetap aman dikonsumsi.

Sultan mengatakan sebelum memasak, seluruh bahan makanan seperti sayur, daging, dan ikan harus diperiksa kondisinya terlebih dahulu. Jika bahan makanan harus disimpan sebagai stok, penyimpanannya juga harus memenuhi standar sehingga kualitas bahan tetap terjaga dan tidak berisiko menyebabkan keracunan.

Selain bahan makanan, waktu memasak juga perlu diperhatikan. Menurut Sultan, makanan tertentu, terutama sayur yang menggunakan santan, sebaiknya tidak dimasak terlalu jauh sebelum waktu makan.

"Masaknya jam 02.30 pagi, dimakan jam 08.00, ya mesti sudah basi. Misalnya gitu. Jadi, gimana sayur yang gampang itu justru itu di belakang," paparnya, Selasa (8/9/2026).

Menurut Sultan bahan makanan seperti daging dan ikan harus disimpan di dalam freezer. Jika terlalu lama dibiarkan di luar, kualitas bahan makanan dapat menurun dan berisiko menyebabkan keracunan.

Ia juga menyoroti makanan berkuah yang dinilai lebih berisiko basi jika jarak antara waktu memasak dan waktu makan terlalu lama. Terlebih, jika jumlah porsi yang harus disiapkan banyak, proses memasak biasanya dilakukan lebih awal.

"Karena makannya mungkin terlalu siang atau jaraknya panjang. Karena mungkin biasanya 50-100 porsi, itu sudah 04.30 [jam masaknya]. Nah nek luwih saka 50 porsi terus mungkin jam 03.00, jam 02.30 kan makin makin suwe [lama jarak masak dan makan]," jelasnya.

Sultan mengatakan program tersebut tidak perlu langsung dihentikan selama pengelola mampu memperbaiki dan menjalankan prosedur dengan baik. Menurutnya, kejadian keracunan makanan kemungkinan tidak disengaja, tetapi bisa terjadi karena kelalaian dalam menyiapkan bahan makanan.

Sultan mencontohkan daging dan ikan yang harus disimpan di freezer, terutama jika bahan tersebut disiapkan untuk kebutuhan beberapa hari. Kapasitas tempat penyimpanan juga harus disesuaikan misalnya stok 3 hari per harinya 10 kg, artinya harus ada freezer yang mampu menampung daging 30-50 kg.

"Kalau enggak mampu, ditaruh luar, ya akhirnya hari berikutnya sudah warna biru, ya mesti keracunan, pasti, gitu loh. Soalnya saya senang masak, jadi ngerti," lanjutnya.

Pemda DIY Evaluasi Pelaksanaan MBG

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mencatat total siswa yang diduga mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sleman mencapai 70 orang. Atas kejadian ini Pemda DIY akan melakukan evaluasi pelaksanaan MBG untuk memastikan prosedur yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan di lapangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, besok Rabu (9/9/2026) siang akan digelar rapat koordinasi rutin mengundang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam rapat tersebut, Pemda DIY akan kembali menanyakan pelaksanaan prosedur yang seharusnya dijalankan.

Menurutnya, sebelum kejadian tersebut terjadi, Pemda DIY sudah mengingatkan pihak terkait agar seluruh prosedur dipastikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Ia menyampaikan rapat koordinasi besok juga akan dipantau oleh staf Kepresidenan.

Ni Made mengatakan melalui forum ini Pemda DIY akan memastikan kenapa kejadian seperti ini bisa terulang kembali. "Besok juga ada pemantauan dari staf Kepresidenan juga. Jadi ada rapat besok. Kami koordinasi SPPG," ujarnya ditemui di Kompleks Kepatihan, Selasa (8/9/2026).

Dia mengatakan Pemda DIY terus memantau pelaksanaan prosedur oleh SPPG. Namun, apabila ada perbedaan antara prosedur yang disepakati dalam rapat dan pelaksanaannya di lapangan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi. Menurutnya koordinasi selama ini dilakukan dengan koordinator SPPG, sementara di lapangan ada mitra juga yang terlibat.

Ni Made mengatakan Pemda DIY tidak langsung mengambil langkah pembekuan, pihaknya akan melihat dan mengevaluasi terlebih dahulu kondisi di lapangan. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas, seperti pembekuan atau pencabutan rekomendasi, apabila SPPG tidak menjalankan ketentuan.

Sementara Pemda DIY lebih mengedepankan pembinaan dan dukungan, dengan memastikan SPPG mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat prosedur yang tidak dijalankan, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi.

"Karena kita sudah bicara macam-macam. Tapi kalau memang itu menjadi bagian yang tidak dilakukan, nah ini jadi evaluasi, gitu ya," lanjutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.